KPK Diultimatum, Segera Menahan Setya Novanto Pekan Depan

Reporter

Jumat, 8 September 2017 21:42 WIB

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, saat menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Juli 2017. Rapat pleno ini membahas status Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman mendesak KPK agar segera menahan Setya Novanto paling lambat pekan depan. Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus E-KTP, segera ditahan oleh KPK. Bonyamin mengaku geram lantaran KPK tak juga menahan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Menurutnya, penetapan tersangka oleh KPK sudah terlalu lama dan sudah jelas kalau e-KTP itu dikorupsi. "Saya minta kalau minggu depan Setya Novanto itu datang dimintai keterangan, langsung ditahan," kata Bonyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 September 2017.

Baca juga: Kasus e-KTP, Setya Novanto Dijadwalkan Diperiksa KPK Senin ...

Hari ini MAKI telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Menurut Bonyamin, hal ini dilakukan untuk mendukung KPK supaya kasus korupsi E-KTP yang melibatkan Setya Novanto segera diputuskan dan segera ditahan.

Sebelum mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK, MAKI juga mengajukan permohonan intervensi terhadap praperadilan yang telah diajukan oleh Setya Novanto, atas penetapan status tersangka dirinya oleh KPK dalam kasus korupsi E-KTP.

Baca juga: Setya Novanto Daftarkan Gugatan Praperadilan Kasus E-KTP

Bonyamin, menilai jika dalam pekan depan KPK telah memutuskan menahan Setya Novanto hal ini tentu akan menjadi contoh baik bagi penegakan hukum dan penindakan kasus korupsi. "Soal nanti praperadilan nanti akan tertunda, tapi setidak-tidaknya masyarakat sudah tahu bahwa KPK telah bersungguh-sungguh," ucapnya.

Pada Senin, 11 September 2017 pekan depan, KPK sendiri telah merencanakan untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus pemeriksaan terhadap Ketua DPR ini. Surat pemanggilan telah disampaikan KPK dua hari yang lalu kepada Setya Novanto yang saat ini masih menjadi Ketua DPR RI ini.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

5 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

6 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

8 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

20 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

20 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

22 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya