Warga membawa sejumlah poster saat menggelar aksi protes terkait krisis kemanusiaan kaum Rohingya, di jalanan kota Grozny, Rusia, 4 September 2017. AP Photo/Musa Sadulayev
TEMPO.CO, Jakarta - Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.
“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.
Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.
Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. "Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.
Konflik dan kekerasan Rohingya di Rakhine State pun terus berlanjut. Hafiz menduga hal ini juga tak lepas dari adanya friksi cukup kuat di pemerintahan Myanmar. “Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu dengan melibatkan semua pihak,” ucapnya.
Karena itu, HRWG Indonesia mendorong pemerintah Indonesia membuat aliansi global dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan serta penyerangan kepada penduduk Rohingya. “Selain proses formal yang telah berlangsung di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” tuturnya.
Selain itu, Indonesia dinilai perlu membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. "Ini untuk menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya," katanya.
