TEMPO Interaktif, Sidoarjo:Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur, Mardjito, PT Lapindo Brantas Inc harus tetap membayar ganti rugi korban lumpur walau perusahaan itu menyatakan mau bangkrut.Pemerintah, kata dia, juga tidak bisa serta merta menanggung pembiayaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang beraviliasi dengan Grup Bakrie itu. ”Sampai kapan pun tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo,” ujarnya di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Rabu (3/1) siang.Seperti diketahui, pemerintah berencana mengeluarkan anggaran dari pos masing-masing kementerian teknis dari APBN guna menutupi kekuarangan dana penanganan bencana semburan lumpur di Sidoarjo.Anggaran tersebut dengan asumsi jika dana yang akan dipersiapkan oleh Lapindo sebesar Rp 3,8 triliun tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan penanganan bencana semburan lumpur di Porong, Sidoarjo.”Meski diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan rel dan jalan tol, namun kami tetap menyayangkan jika dana diambilkan dari APBN,” ujarnya,Mardjito yakin kekayaan Grup Bakrie sangup menanggung seluruh biaya yang diakibatkan bencana lumpur. Apalagi semburan lumpur bukanlah bencana alam murni, melainkan kesalahan teknis pengeboran yang dilakukan Lapindo.Seperti diberitakan sebelumnya, Lapindo hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp 3,8 triliun untuk menangani semburan lumpur di Sidoarjo. Diluar angka itu, Lapindo tidak sanggup lagi dan jika dipaksa akan gulung tikar.”Angka Rp 3,8 triliun di atas kemampuan Lapindo. Jadi kalau dipaksa mengeluarkan di atasnya Lapindo sudah tidak sanggup,” ujar Vice Presiden PT Energi Mega Persada Yusuf Martak kemarin. PT Energi adalah pemilik sahar terbesar PT Lapindo Brantas Inc. Yusuf menambahkan, ganti rugi hanya khusus warga di empat desa, yaitu Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo. Sedangkan di luar kawasan tersebut, Lapindo tidak sanggup.Bupati Sidoarjo Win Hendarso kaget dengan kesanggupan Lapindo tersebut. Sebab, hingga saat ini lumpur telah meluber ke 11 desa yang tersebar di tiga kecamatan.”Kami tetap minta Lapindo menanggung seluruh kerugian di 11 desa," ujarnya.Rohman Taufiq