Ini Reaksi Gerakan Masyarakat Sipil Soal Pembangkangan Dirdik KPK  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 31 Agustus 2017 11:42 WIB

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah LSM yang tergabung dalam solidaritas gerakan masyarakat sipil akan melakukan aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, pada Kamis siang, 31 Agustus 2017. Aksi itu merupakan buntut dari kehadiran Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dalam Panitia Khusus Hak Angket tanpa seizin pimpinan KPK.

"Benar nanti akan ada aksi teatrikal di depan KPK sebagai respons atas tindakan Aris Budiman," kata anggota solidaritas yang juga Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi Tempo di Jakarta, Kamis. "Akan ada tuntutan juga ke KPK agar segera memecat Aris."

Baca:

KPK Gelar Rapat Bahas Pembangkangan Aris Budiman

Dirdik KPK Aris Budiman Bicara Soal Kemungkinan Dipecat

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK. Kedatangan Aris di rapat Pansus tersebut memicu pro-kontra.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga membenarkan akan ada aksi tersebut. "Ini hanya bentuk solidaritas gerakan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, juga respons atas Aris yang telah melanggar SOP (standard operating procedure) di KPK," ujarnya.

Titi menyayangkan terjadinya gesekan di internal KPK. "Tekanan di luar itu sangat besar. Bagaimana KPK bisa bekerja kalau tidak solid?" ujarnya di Jakarta, Kamis.

Lihat juga: Alasan Direktur Penyidikan KPK Ngotot Hadir di Pansus

Perludem, kata Titi, mendukung gerakan tersebut karena pemberantasan korupsi sangat berkorelasi dengan pemantapan demokrasi di Indonesia.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang direncanakan hadir dalam aksi setelah Aris bertemu dengan Pansus Hak Angket KPK adalah GAK Lintas Universitas, PP Pemuda Muhammadiyah, Madrasah Antikorupsi, YLBHI, LBH Jakarta, Truth, Banten Bersih, Perludem, Koalisi Perempuan, TI Indonesia, Kopel, ILR, dan Pusdak UNU.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

3 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya