Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah LSM yang tergabung dalam solidaritas gerakan masyarakat sipil akan melakukan aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, pada Kamis siang, 31 Agustus 2017. Aksi itu merupakan buntut dari kehadiran Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dalam Panitia Khusus Hak Angket tanpa seizin pimpinan KPK.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK. Kedatangan Aris di rapat Pansus tersebut memicu pro-kontra.
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga membenarkan akan ada aksi tersebut. "Ini hanya bentuk solidaritas gerakan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, juga respons atas Aris yang telah melanggar SOP (standard operating procedure) di KPK," ujarnya.
Titi menyayangkan terjadinya gesekan di internal KPK. "Tekanan di luar itu sangat besar. Bagaimana KPK bisa bekerja kalau tidak solid?" ujarnya di Jakarta, Kamis.
Perludem, kata Titi, mendukung gerakan tersebut karena pemberantasan korupsi sangat berkorelasi dengan pemantapan demokrasi di Indonesia.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang direncanakan hadir dalam aksi setelah Aris bertemu dengan Pansus Hak Angket KPK adalah GAK Lintas Universitas, PP Pemuda Muhammadiyah, Madrasah Antikorupsi, YLBHI, LBH Jakarta, Truth, Banten Bersih, Perludem, Koalisi Perempuan, TI Indonesia, Kopel, ILR, dan Pusdak UNU.