Kemendagri Minta 3 Daerah Ini Seragamkan Konsep Smart City

Reporter

Kamis, 24 Agustus 2017 10:28 WIB

Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementrian Dalam Negeri mendorong setiap daerah di Indonesia untuk bersiap melaksanakan tata kota dengan konsep Smart City. "Smart City adalah kunci sukses untuk membentuk Indonesia Smart Nation," Kata Soni Sumarsono selaku Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.


Demi menyukseskan program tersebut pemerintah pusat telah menyusun rancangan Peraturan Presiden yang berisikan tentang regulasi dari penyeragaman Kota Cerdas, mengingat ada banyak wilayah yang telah mengklaim melaksanakan program tersebut, sehingga mendesak, namun Soni juga mengingatkan bahwa peraturan ini hanya bersifat instruksi tanpa ada pemaksaan bagi setiap daerah untuk melaksanakannya.

Baca juga:
Bappenas: Smart City Bukan Hanya Soal IT, tapi Juga Sanitasi


Menurut Soni, Kemendagri hanya bisa memberikan instruksi sehingga tidak ada pemaksaan, Penyeragaman ini dilakukan dikarenakan perkembangan yang ada di daerah hingga mulai timbul perusahaan ataupun instansi yang siap memberikan pendampingan dalam pembentukan Smart City, yang tidak jelas asalnya. Sehingga membuat pemerintah yang ada di daerah menjadi bingung.


"Untuk daerah yang sudah mengembangkan seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, tidak sama. Sehingga pemerintah pusat memberikan fasilitas untuk mengembangkan konsep Smart City sebagai upaya penyeragaman,” kata Soni.


Dalam acara Dialog yang bertajuk ‘Menembus Batas Komunikasi, Membangun Indonesia’ Hasilkan Rekomendasi Payung Hukum Nasional dan Panduan Pengembangan Smart City, Soni didampingi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Kedeputian Bidang Lembaga dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Imam Mahdi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Erwan Agus Purwanto yang semuanya juga ikut terlibat dalam penulisan draf perppu tersebut.


Advertising
Advertising

Soni juga mengharapkan bahwasanya kunci kesuksesan dari program Smart City adalah adanya upaya untuk saling besinergi dengan kerjasama antar daerah untuk mengembangkan inovasi Smart City.


“Maka saya berharap untuk untuk setiap daerah agar bisa bersinergi, bukan berkompetensi, untuk membangun Smart City karena ini bukan hanya untuk kepentingan daerahnya saja," tutur Soni. Dia pun menambahkan adanya pembelajaran bersama dalam mencapai konsep tersebut agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan sukses.

“Daerah yang sudah sukses mengembangkan inovasi smart city di daerahnya harus mau membagi ilmunya sehingga dapat bermanfaat bagi daerah lain. Sebaliknya daerah yang masih harus meningkatkan layanan publiknya juga tak boleh enggan mengambil pelajaran dari daerah laina” kata Soni


Dia mengakui bahwasanya Smart City dapat memberi kemudahan dalam upaya pelayanan masyarakat melalui sistem yang salin terkoneksi, sehingga menurutnya di era modern ini transparansi dapat terlaksanakan seiring dengan perkembangan teknolog sehingga dapat menjadi fondasi terbentuknya Smart Nation.

Soni menuturkan Pemerintah membuka pintu baik dari kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas dengan maksud mengumpulkan masukan tentang pembangunan dan pengelolaan Smart City.

“Kita berbicara ekosistem secara nasional dengan standar tertentu namun tetap memuat kearifan lokal dengan melihat kesiapan masyarakat, infrastruktur dan tentunya lembaga pendidikan untuk dapat mengimplementasikannya sehari-hari,” ujar mantan Plt Gubernur Jakarta itu.


ALAMIN








Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya