KPK Klarifikasi Internal Tanggapi Omongan Miryam S. Haryani

Reporter

Sabtu, 19 Agustus 2017 04:10 WIB

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan proses klarifikasi internal terkait pernyataan terdakwa Miryam S. Haryani yang menyebut ada tujuh orang dari internal KPK menemui anggota Komisi III DPR. Klarifikasi tersebut masih berlangsung.


“Informasi yang kami terima, Direktur Penyidikan KPK meminta ke pimpinan agar diperiksa oleh bagian pengawas internal KPK,” kata Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Agustus 2017 mengenai reaksi KPK terhadap omongan Miryam S. Haryani tersebut.

Baca juga:
Ada Apa Dalam Rekaman Pemeriksaan Miryam S. Haryani?


Dalam rekaman pemeriksaan yang diputar di pengadilan Tipikor, terdakwa dalam perkara pemberian keterangan palsu sidang e-KTP itu menuturkan ada tujuh penyidik KPK yang membocorkan jadwal pemeriksaan ke anggota Komisi Hukum DPR. Salah seorang penyidik bahkan meminta uang sebanyak Rp 2 miliar untuk menyelamatkan politikus Partai Hanura tersebut dari proses hukum perkara korupsi e-KTP.


Febri melanjutkan dalam proses pemeriksaan internal itu, lembaganya pasti bakal melihat kronologis peristiwa secara utuh. Terutama yang berkaitan dengan apa yang terjadi sekitar waktu pemeriksaan Miryam. Termasuk juga mencari tahu siapa saja atau apakah benar ada 7 penyidik seperti yang disebut terdakwa.

Baca pula:
Korupsi E-KTP, KPK Sudah Kantongi Bukti Upaya Pembungkaman Miryam


Meski begitu, Febri memastikan secara prinsip tidak ada pertemuan antara direktur penyidikan dengan anggota Komisi III DPR. “Bahkan direktur mengatakan tidak mengenal anggota DPR,” ujar dia.


Advertising
Advertising

KPK memastikan proses pemeriksaan internal terhdap kasus Miryam S. Haryani terus berjalan. Menurut Febri Diansyah, cara tersebut adalah mekanisme yang berjalan di KPK untuk menjaga dan memastikan integritas seluruh pegawai KPK.


DANANG FIRMANTO

Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

29 menit lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

6 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

9 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

21 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

21 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

23 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya