Pidato Jokowi di DPR Soal Hutan Adat Diragukan Abdon Nababan

Reporter

Rabu, 16 Agustus 2017 22:54 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Juni 2015. Sekjen AMAN, Abdon Nababan menjelaskan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas Nawacita. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengaku kaget saat mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo alias Jokowi di gedung DPR/MPR, Rabu 16 Agustus 2017.


Pada pidato tahunan tersebut, Jokowi menyatakan ada 707 ribu hektare kawasan hutan sudah diserahkan pemerintah ke masyarakat adat.


“Kaget saja kalau itu benar. Berarti ada proses percepatan yang saya tidak tahu. Kalau pidato Presiden ini menyatakan 707 ribu hektare sudah diserahkan kembali ke masyarakat adat, itu luar biasa. Luar biasanya itu bukan angkanya, tapi kan selama ini kami tahu, prosesnya lambat sekali,” kata Abdon Nababan saat dihubungi Tempo, Rabu 16 Agustus 2017.


Menurut Abdon, terakhir penyerahan hutan adat dilakukan pada akhir tahun lalu sebanyak 13 ribu hektare. Itu pun sebagian tanahnya, sekitar 5 ribuan hektare di wilayah Pandumaan-Sipituhuta (Sumatera Utara) belum diserahkan sepenuhnya. Karena baru dikeluarkan dari area PT TPL dan masih harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah (perda) dan SK Bupati.


Abdon yang menerima Ramon Magsaysay Award 2017, menjelaskan penyerahan hutan adat kepada masyarakat baru sekali dilakukan pada akhir 2016. Hal itu menyusul diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara, melainkan hutan milik masyarakat adat.


Advertising
Advertising

Untuk mengembalikan hutan kepada masyarakat adat, hak tersebut harus diakui terlebih dahulu melalui perda atau surat keputusan (SK) Bupati.


“Baru kemudian oleh Menteri Kehutanan, melalui Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2014, mengeluarkan hutan adat itu dari hutan negara menjadi hutan adat. Jadi prosesnya begitu,” ucap Abdon, mantan Sekjen AMAN.


Warga masyarakat adat, kata Abdon, senang dengan pidato Presiden Jokowi. Namun mereka ingin mengetahui lebih lanjut dimana saja hutan-hutan yang telah dibebaskan dan kepada komunitas mana konsesi hutan itu diberikan.


Abdon menganggap dari angka 13 ribu hektare yang diserahkan pada akhir 2016, kemudian tujuh bulan berikutnya, angka itu telah melonjak drastis menjadi ratusan ribu hektare, tanpa diketahui prosesnya. Padahal penyerahan itu baru dilakukan pertama kali tahun lalu.


“Kami senang aja, tapi enggak percaya. Kami akan tanya datanya. Karena menurut saya ini berita luar biasa, diam-diam tahu-tahu muncul angka ini, luar biasa. Tapi belum tahu lokasinya di mana, dan komunitas mana yang udah diserahkan, di luar yang 13 ribu,” kata dia. Pada Pemilihan Presiden 2014, AMAN mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.


DESTRIANITA



Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

10 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

36 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

37 hari lalu

2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

Ketua adat Dolok Parmonangan Sorbatua Siallagan berurusan dengan polisi, karena mempertahankan tanah warisan leluhurnya

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

38 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

40 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

41 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

45 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

45 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

45 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

45 hari lalu

BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya