Rekaman Intimidasi Miryam Diperdengarkan, Bamsoet: Sudah Diedit

Reporter

Selasa, 15 Agustus 2017 23:00 WIB

Bambang Soesatyo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menyangkal menekan saksi perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani. Sebelumnya, Bamsoet -sapaan Bambang Soesatyo-termasuk anggota Dewan yang disebut-sebut menekan Miryam supaya tidak memberikan keterangan sesuai fakta.

Rekaman pemeriksaan antara Miryam dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin kemarin. Namun, menurut Bambang Soesatyo, rekaman tersebut sudah diedit dan transkrip pembicaraannya dibuat oleh penyidik atau jaksa penuntut.

Baca: Namanya Muncul di Rekaman Miryam, Masinton: Itu Trik Penyidik

Transkip tersebut, kata dia, sengaja dibuat secara tidak lengkap dan tidal akurat. “Kelihatan bahwa rekamannya seperti sudah diedit karena sequence pembicaraan yang ada dalam transkrip itu kok loncat-loncat dan kalimat tidak nyambung,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 Agustus 2017.

Menurut dia dalam transkrip rekaman tersebut ada banyak pertanyaan dari penyidik yang mengarahkan dan tidak diketik. “Tidak mungkin ada jawaban dari Miryam dengan kalimat ‘Tidak ada Bamsoet, Pak, tidak ada Bamsoet, Pak,' kalau tidak ada pertanyaan dari penyidik,” tuturnya.

Simak: Kenapa Masinton Ingin Dikonfrontir dengan Penyidik dan Miryam

Politikus Partai Golkar ini juga meragukan Miryam menyebut nama-nama sejumlah anggota Komisi Hukum. Bamsoet mensinyalir disebutnya nama-nama anggota Komisi Hukum itu keluar dari mulut penyidik. “Dalam rekaman yang ditayangkan di pengadilan kemarin keluar dari cerita atau mulut penyidik yang satu ke penyidik lainnya dalam ruang pemeriksaan KPK saat Miryam di BAP. Jadi bukan langsung dari Miryam,” ucapnya.

Selain itu, kata Bamsoet, dalam persidangan Miryam juga menolak mengakui rekaman CCTV yang ditayangkan dan tetap pada pendiriannya bahwa yang menekan dia adalah penyidik KPK. “Hal yg sama juga dilakukan Miryam dengan membuat surat pernyataan di atas materai bahwa tidak ada tekanan dari komisi Hukum DPR,” tuturnya.

Bamsoet menilai kualitas rekaman KPK yang dinilai buruk sehingga banyak percakapan yang tidak jelas.

Lihat: Pengakuan Miryam Diintimidasi Anggota DPR, Ada Rekamannya

Dalam persidangan kemarin, jaksa memutar rekaman dugaan ancaman yang diterima Miryam dari koleganya berkaitan dengan kasus e-KTP. Miryam mengaku ditemui sejumlah anggota Komisi III DPR. Mereka adalah Desmond J. Mahesa, Aziz Syamsuddin, Syarifuddin Sudding, Bambang Soesatyo, Hasrul Azwar, dan Masinton Pasaribu.

Dalam rekaman pemeriksaan, penyidik KPK, Novel Baswedan, mengatakan kepada Miryam untuk tidak khawatir atas ancaman tersebut. "Ini yang kemudian menjadi menarik. Ibu Yani enggak usah takut, enggak usah khawatir," kata Novel. "Kalau intimidasi terus berlanjut, laporkan saja ke KPK."

Miryam
lantas mengatakan, "Jadi, Pak, saya mau jujur, ya. KPK itu independen enggak? Kok kenyataannya enggak. Yang dilihat kami di anggota DPR, setiap anggota DPR yang punya masalah dalam tanda kutip itu pasti dipanggil Komisi III," ujar Miryam dalam rekaman.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

8 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Pembentukan Kembali Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Bamsoet Dorong Pembentukan Kembali Dewan Pertimbangan Agung

Di Indonesia jika presiden terpilih Prabowo Subianto setuju bisa diformalkan melalui Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Presiden.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

3 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

3 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

4 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya