Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. yaqut-cholil.com
TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas adalah wujud ikhtiar pemerintah dalam menjaga negara dari kelompok-kelompok tertentu yang berupaya merusak konsensus nasional.
"Sekarang Perpu Ormas itu baru menangani HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Sementara orang-orang atau kelompok yang mengancam konsensus nasional itu bukan hanya HTI, masih banyak yang lain," kata Yaqut dalam Talkshow Menjaga Indonesia yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah di Hotel Sahid Raya Kota Surakarta pada Kamis sore, 10 Agustus 2017.
Menurut Yaqut, Indonesia saat ini sedang didera tiga cobaan. Pertama, cobaan terhadap konsensus nasional, yaitu NKRI harga mati dan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, cobaan atas klaim keagamaan. Ketiga, cobaan atas diamnya masyarakat mayoritas.
Masyarakat mayoritas yang dimaksud Yaqut adalah masyarakat Indonesia yang selama ini menjaga keharmonisan hidup dalam keberagaman yang merupakan warisan dari para kiai pendiri dan pemersatu bangsa. "Jangan cuma diam, mereka harus dilawan. Caranya dengan dirangkul, diajak kembali ke ibu pertiwi. Kalau mintanya perang, kita layani," kata Yaqut.
Ditemui di luar forum, Yaqut juga mempertanyakan seberapa besar jiwa nasionalisme orang-orang yang selama ini menuding Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang diktator karena menerbitkan Perpu Ormas. "Langkah pemerintah sudah tepat, sudah kodratnya Indonesia itu sebagai bangsa yang majemuk," kata Yaqut.
Di tempat yang sama dalam diskusi yang digelar GP Ansor Jawa Tengah, Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH. Muhammad Dian Nafi menambahkan, bermacam permasalahan yang sedang mendera Indonesia saat ini bisa diatasi dengan sejumlah langkah. "Kelola informasi secara sehat, tegakkan etika interaktif, dan percepatan pertumbuhan sumber daya bagi hidup berbangsa," kata Gus Dian.
