Rakernas PAN Kemungkinan Akan Bahas Pesaing Jokowi di 2019  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 9 Agustus 2017 08:58 WIB

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional akan membahas ajakan Partai Gerindra untuk mengusung calon penantang presiden inkumben Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Pengkajian itu bakal dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN pada 21-23 Agustus mendatang.

“Kami terbuka dengan semua partai politik untuk berkoalisi,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto di kantornya, Selasa, 8 Agustus 2017.

Baca: Alasan Mengapa PAN Gelar Rakernas di Bandung


Ketua Operating Committee Rakernas ini menambahkan, ajakan Gerindra itu nantinya akan ditanyakan kepada pengurus di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Setiap pemimpin pengurus PAN di daerah, ucap Yandri, akan mengutarakan aspirasi di depan panggung, termasuk ihwal kejelasan posisi partai.

Meskipun ada ajakan menantang Jokowi dalam pilpres 2019 serta keluar dari pemerintahan, Yandri mengaku hasil Rakernas nanti justru bisa saja sebaliknya.

“Itu aspirasi, keputusan belum tentu. Kami semua tidak bisa berandai-andai tentang keputusan Rakernas,” katanya. “Masalah calon presiden juga masih bisa dibahas dalam Rakernas 2018.”

Rakernas yang akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 21-23 Agustus mendatang itu merupakan rapat tinggi ketiga sejak PAN dipimpin Zulkifli Hasan. Selain membahas ajakan Gerindra, PAN akan merapatkan barisan untuk memenangkan pilkada 2018 serentak di 171 daerah serta persiapan para calon legislator.

Menurut Yandri, kali ini, Presiden belum tentu hadir dalam Rakernas. Pada Rakernas PAN dua tahun lalu, Jokowi hadir.

Meski bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, PAN kerap bersikap berbeda dengan keinginan pemerintah.

Contohnya, PAN bersama partai oposisi—Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Demokrat—menolak pasal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang tentang Pemilu. PAN juga menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didukung koalisi partai pendukung pemerintah.

Sikap PAN itu tampaknya direspons Gerindra. Partai bentukan Prabowo Subianto itu kini getol mendekati PAN. “Kami terus membangun komunikasi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan partainya tidak akan ikut campur dalam sikap politik partai lain, termasuk PAN.

Simak pula: Pilpres 2019, PAN Segera Umumkan Jagoan Capresnya Bulan Ini


Namun, kata dia, partainya akan tahu yang berkomitmen sepenuh hati, setengah hati, dan hati-hati dalam mendukung pemerintah. “Konstelasi politik menjadi menarik,” ucapnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menuturkan PAN harus punya sikap yang jelas apakah akan tetap menjadi partai pendukung pemerintah atau oposisi.

Menurut dia, kesempatan PAN untuk tetap bergabung di partai pendukung pemerintah masih terbuka karena Jokowi membutuhkan PAN untuk menambah kekuatan saat bertarung dalam pemilihan presiden 2019. “Lebih baik menambah kawan,” tuturnya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN | YOHANES PASKALIS PAE DALE

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

5 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

6 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

6 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

19 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya