TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menganggap dukungan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi positif untuk konsolidasi di bidang politik. Namun ia meminta agar dukungan itu tidak bermotif untuk sekadar mendapatkan kekuasaan.

“(Dukungan Perindo yang dipimpin Hary Tanoe) itu membantu konsolidasi politik untuk Pak Jokowi menjalankan program kerakyatannya. Tapi yang penting itu bukan menjadi sebuah motif kekuasaan atau motif kepentingan jangka pendek,” kata Hasto di kediaman Idrus Marham, Cibubur, Jakarta, Ahad, 6 Agustus 2017.

Baca juga: Pengakuan Elite Perindo Soal Hary Tanoe Merapat ke Jokowi

Hasto memperingatkan agar dukungan terhadap Jokowi berasal atas respons kinerja pemerintah selama tiga tahun terakhir. Menurut Hasto, dukungan seharusnya menjadi kesadaran Perindo yang dijabarkan melalui dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat. “Saya harapkan ini menjadi kesadaran terhadap kinerja Pak Jokowi,” ujarnya.

Partai yang didirikan Hary itu mulai menunjukkan arah politiknya menjelang pemilihan umum 2019. Selama ini, sikap politik Hary selalu berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Bahkan pada pemilihan presiden (pilpres) 2014, Hary mendukung pasangan Prabowo-Hatta yang kemudian membawa Perindo bergabung di Koalisi Merah Putih. Belakangan, ia menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju dalam pilpres 2019.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap manuver Hary Tanoesoedibjo itu bersifat wajar. Menurut dia, perubahan afiliasi politik adalah hak partai politik. Ditambah lagi, kata Fahri, sosok Jokowi menjadi kian sentral dan dominan dengan banyaknya parpol yang merapat menjelang pilpres 2019. “Wajar Perindo mengikuti parpol lain yang sudah mencalonkan Pak Jokowi. Normal saja,” ucapnya.

ARKHELAUS W