Wakapolri Syafruddin: Proses Pelaporan Terhadap Viktor Laiskodat

Reporter

Minggu, 6 Agustus 2017 15:57 WIB

Wakil Kepala Polri (Wakapolri) yang baru Komisaris Jenderal Syafruddin bersiap mengikuti pelantikan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 10 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan pihaknya bakal memproses pelaporan terhadap politikus Partai NasDem Viktor Laiskodat. Ini terkait dugaan pencemaran nama baik sejumlah partai politik yang disebut Viktor dalam pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Namanya laporan kita akan telaah bersama, kita lihat dulu tentang apa progresnya dan sebagainya, kita akan teliti lebih mendalam dulu," kata Wakapolri Syafruddin seusai menghadiri hari kelahiran anak ketiga Idrus Marham, di Cibubur, Jakarta, Ahad, 6 Agustus 2017, menanggapi adanya laporan terhadap Viktor Laiskodat.

Baca juga:
Jusuf Kalla Dukung Viktor Laiskodat Dilaporkan ke Polisi

Sebelumnya, video pidato Viktor di Nusa Tenggara Timur menjadi viral di media sosial. Viktor mengatakan ada kelompok ekstremis yang hendak mengubah konsep pemerintahan di Indonesia menjadi khilafah. Kelompok ini mendapat dukungan dari beberapa partai-partai yang ada di DPR.

Ucapannya itu mendapat reaksi keras dari partai yang disebut seperti Partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Perwakilan Partai Gerindra dan PAN pun melaporkan Viktor ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik.

Baca pula:
Viktor Laiskodat Didukung Boni Hargens

Syafrudin mengaku telah melihat langsung video pidato Viktor tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan kemungkinan adanya jerat pidana atas video tersebut. "Jangan berpesepsi, saya tidak mau berpesepsi," ujarnya.

Menurut Syafrudin, bukti-bukti yang diajukan terhadap pelaporan Viktor Lasikodat nantinya akan diperiksa Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk diteliti. "Laboratorium forensik nanti yang akan meneliti itu, tim ahli nanti yang menyelidiki itu semua," ujar dia.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 menit lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

14 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

20 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya