Samakan PDIP dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda

Reporter

Rabu, 2 Agustus 2017 23:01 WIB

Ilustrasi Bendera Partai PDIP. Tempo/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum bidang Buruh dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra Arief Poyuono dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Agustus 2017. Arief dilaporkan oleh salah satu organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), karena menyebut PDIP sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Dia menganggap PDI pembohong dan sama dengan PKI. Itu masuk dalam delik. PKI kan sudah dilarang dan tidak ada sejarahnya PDI Perjuangan bergabung dengan PKI," ujar Fajri Safii, Ketua Bidang Hukum dan HAM Repdem, saat dikonfirmasi.

Baca juga: PDIP Tersinggung Ucapan Wakil Ketua Gerindra, Kaji Jalur Hukum

Fajri mengatakan sebagai organisasi sayap, Repdem tidak terima dengan penyamaan itu. PKI ia nilai tidak menganggap Pancasila sebagai dasar negara. Sedang PDIP ia nilai percaya pada nilai Pancasila yang diusung Presiden pertama Soekarno.

Pernyataan Arief itu dinyatakan dalam sebuah media massa online. Beberapa hari setelah berita itu beredar, Arief menyatakan permintaan maaf.

"Kan perbuatannya sudah dilakukan. Kalau perbuatannya sudah dilakukan, perbuatan pidananya harus dipertanggungjawabkan," kata Fajri.

Arief disangkakan dengan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pernyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum.

Laporan Fajri telah diterima Polda Metro Jaya dengan nomor LP/3633/VIII/2017/PMJ/Dit. Reskrimum pada 2 Agustus 2017. Fajri menyertakan barang bukti berupa sejumlah berita pernyataan Arief di media massa.

Sebelumnya, pengurus Repdem Jawa Timur juga melaporkan Arief Poyuono ke Polda Jatim dalam kasus yang sama. Repdem adalah organisasi sayap PDIP.
EGI ADYATAMA

Berita terkait

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

11 hari lalu

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

Kasus Palti Hutabarat ini bermula saat beredar video dengan rekaman suara tentang arahan untuk kepala desa agar memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

41 hari lalu

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

42 hari lalu

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits dikriminalisasi setelah memberi komentar soal rencana tambak udang di Karimunjawa.

Baca Selengkapnya

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

43 hari lalu

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Kalapas Kelas I Cipinang memastikan tidak ada kekerasan terhadap Adam Deni, tersangka pencemaran nama baik politikus Nasdem Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

44 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

45 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

45 hari lalu

Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

46 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

47 hari lalu

UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

UU Pers memberikan pers kekuatan untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber yang tidak ingin diungkapkan, jika diminta oleh pihak tertentu.

Baca Selengkapnya

Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

53 hari lalu

Sidang Lanjutan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni oleh Adam Deni Batal Digelar Hari Ini

Persidangan Adam Deni Gearaka dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus pencemaran nama baik berupa pembungkaman Rp 30 miliar batal digelar hari ini.

Baca Selengkapnya