TEMPO.CO, Bandung - Partai Golongan Karya atau Golkar membuka peluang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Gubernur, Pilkada Jawa Barat pada Juni 2018 mendatang. Ini menyusul sosok Dedi Mulyadi masuk ke radar PKB di bursa calon Gubernur Jawa Barat.

"Berkoalisi dengan PKB sangat mungkin," kata Dedi Mulyadi yang juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar, Jawa Barat di Musyawah Wilayah PKB di Kota Bekasi, Rabu, 2 Agustus 2017. Menurut dia, berkoalisi menjadi cara agar partainya bisa mengusung calon di Pilkada Jawa Barat 2018, soalnya syarat mutlak ialah mempunyai 20 kursi di lembaga Legislatif di Jawa Barat.

Baca juga:
Diam-diam, Gerindra Juga Dekati Aa Gym untuk Pilkada Jabar

Adapun, Golkar hanya mempunyai 17 kursi di DPRD Jawa Barat. Adapun, PKB mempunyai tujuh kursi. Sehingga, jika digabung menjadi 24 kursi, artinya sudah bisa mengusung calon dalam Pilgub Jawa Barat.

"Koalisi dengan partai lain juga mungkin, karena politik itu dinamis," kata Bupati Purwakarta tersebut. Dedi mengaku datang ke Muswil PKB di sebuah hotel di bilangan Bekasi Selatan menghadiri undangan dari partai tersebut. Dedi menyambut baik bahwa PKB memasukkan namanya menjadi kandidat bakal calon Gubernur Jawa Barat. "Saya berterima kasih," kata dia.

Baca pula:
Nurdin Halid Janjikan Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jawa Barat

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya akan memutuskan calon yang diusung dalam Pilkada Jabar pada pertengahan Agustus mendatang. "Ada lima kandidat, yang paling unggul akan kami usung," kata Muhaimin di tempat yang sama.

Kelima kandidat tersebut, diantaranya Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Netty Heryawan, dan Uu Ruzhaldi. Karena itu, kelimanya diundang ke Muswil PKB Jabar untuk memberikan gambaran visi-misinya. "Ini akan menjadi pertimbangan bagi cabang partai di daerah di Jabar," kata dia.

Simak:
Bursa Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil Kini Pakai Jalan Senyap

Sejauh ini, kata Muhaimin, partainya belum menetapkan koalisi dengan partai politik lain di Jabar. Ia akan berkoalisi setelah menemukan sosok yang bakal diusung menjadi Pilgub Jabar. "Setelah ada calon paling menonjol usai survey, baru akan komunikasi dengan partai lain," katanya.

Muhaimin Iskandar yang pernah menjadi menteri di era Presiden SBY ini memberikan sinyal koalisi tak seperti koalisi nasional. Sebab, koalisi nasional berbeda dengan wilayah karena harus menyesuaikan karakteristik kewilayahan. "Koalisi nasional saya rasa tidak berpengaruh, karena Pilgub berbeda Pilpres," ujar Cak Imin.

ADI WARSONO