Mantan Staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yosef Sumartono berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, 25 Juli 2017. Yosef Sumartono diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Yosep Sumartono, eks staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dalam perkara korupsi e-KTP hari ini, 25 Juli 2017. Yosep diperiksa sebagai saksi untuk Setya Novanto.
Kepala Biro Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menggali apa saja yang diketahui Yosef selama tahap penganggaran proyek e-KTP. "Peristiwa itu bisa pertemuan-pertemuan yang formal maupun informal berkaitan dengan proses penganggaran dan perencanaan e-KTP," katanya di kantor KPK, Selasa, 25 Juli.
Nama Yosep Sumartono kerap disebut dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.
Pada sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Sumartono mengaku pernah mengantarkan uang untuk terdakwa yang berasal dari Vidi Gunawan, saudara Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi Agustinus adalah pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP. Kini Andi Agustinus telah menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini.
Selain sebagai perantara untuk terdakwa, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Yosep disebut pernah mengantar uang untuk Miryam S. Haryani, mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Uang itu yang kemudian diduga dibagikan kepada anggota Dewan agar pembahasan anggaran e-KTP lancar di DPR.
Pada perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Irman dan Sugiharto yang telah divonis, Andi Narogong, Ketua DPR Setya Novanto, dan anggota DPR Fraksi Golkar, Markus Nari. Adapun Miryam S. Haryani juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar di persidangan kasus korupsi e-KTP.
