Ketum PDI P, Megawati Soekarnoputri meneriakkan salam kebangsaan ketika menyampaikan pidato politiknya pada acara HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Senayan, Jakarta, 10 Januari 2017. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, partainya berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Megawati menegaskan komitmen itu saat meresmikan kantor PDIP Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Sumut, Selasa 18 Juli 2017.
"Saya pernah menyatakan saat ulang tahun PDIP kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDIP ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. " kata Megawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 18 Juli 2017 malam. "Jadi, Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung, sehingga kedudukan dan legitimasinya kuat."
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, pernyataan Megawati disampaikan mengingat situasional politik saat ini, di mana pembahasan RUU Pemilu saja berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan bangsa dan negara.
"Contohnya dalam pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau 'presidential threshold' (Pres-T). Pres-T minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye," ujar Hasto.
Hasto juga menyebutkan, dukungan penuh PDIP juga diberikan terkait dengan penerbitan Perppu tentang Ormas. PDIP pun memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden, baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Demikian pula soal Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Siapa pun yang bertentangan dengan Pancasila, tidak bisa dibiarkan. Demokrasi hanya alat dalam mencapai tujuan bernegara. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukan tanpa aturan. Praktik berserikat demi demokrasi hanya praktik liberalisme dalam politik," katanya.
Hasto memastikan, karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat, gemar blusukan, dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu hanya akan dipakai untuk kepentingan umum.
"Perppu itu juga untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat," tuturnya.
