Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XVII di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Juli 2017. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Bali - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menyatukan perguruan tinggi. Hal itu disampaikan di Musyawarah Nasional IV Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Seminyak, Bali, Senin, 17 Juli 2017. Wacana merger (penggabungan) diperlukan agar kinerja perguruan tinggi swasta lebih efisien.
"Kalau besar (kebanyakan), akan lebih mahal," ucap Kalla. Ia menilai tugas perguruan tinggi swasta tidak hanya mengemban misi mencerdaskan bangsa, tapi juga menjalankan bisnis.
Menurut Jusuf Kalla, jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia sudah banyak. Ia mengatakan ada sekitar 4.300 perguruan tinggi negeri dan swasta. Sebanyak 370 di antaranya perguruan tinggi negeri dan sisanya perguruan tinggi swasta. "Perlu di-reorganisasi agar bisa berkembang," katanya.
Jusuf Kalla melihat aspek efisiensi menjadi faktor utama bila merger antar-perguruan tinggi swasta ingin dilakukan. Sebagai contoh, ia menyarankan perguruan tinggi swasta yang tergolong tidak efisien bergabung dengan yang lebih baik. "Pengelolaan perguruan tinggi pada akhirnya ada bisnis. Tidak bisa dihindari kalau ingin pengembangan," ucapnya.
Pemerintah, menurut dia, menilai jika perguruan tinggi tidak cakap dalam pengelolaan manajemen, secara tidak langsung akan berdampak kepada mahasiswa. Di sisi lain, masyarakat sekarang makin peduli dengan pendidikan. Kalla menyatakan calon mahasiswa rela mengeluarkan dana lebih besar agar mendapatkan pendidikan yang baik.
"Tugas perguruan tinggi mencerdaskan bangsa dan meningkatkan riset. Tapi dasarnya pengelolaan mandiri," kata Jusuf Kalla. Namun, ia berujar, bila perguruan tinggi mengalami defisit dari sisi anggaran, bisa terancam kehilangan mahasiswa.
