TEMPO.CO, Solo - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mulai membuka pendaftaran program Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil untuk tahun ajaran ini. Mereka menyebut program itu merupakan satu-satunya studi mengenai pencatatan sipil di Indonesia.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNS Moch. Najib Imanullah mengatakan beberapa universitas di Indonesia sudah memiliki program studi demografi. "Namun untuk pencatatan sipil sama sekali belum ada," katanya, Jumat, 14 Juli 2017.
Padahal permintaan dunia kerja akan sarjana di bidang demografi dan pencatatan sipil cukup tinggi. "Di Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah saja tingkat kebutuhannya mencapai 3.000 orang," katanya.
Selama ini, banyak posisi di instansi yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil dipegang oleh sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dampaknya, pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya.
Kondisi itu membuat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akhirnya bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNS untuk membuka program studi tersebut mulai tahun ini. "Kami membuka pendaftaran mahasiswa untuk program studi baru ini pada 6-20 Juli 2017," kata Najib.
Ketua Program Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Sri Wahyuningsih Yulianti mengatakan pada tahun ini mereka akan menerima 150 mahasiswa baru. "Tahun depan bisa bertambah lantaran besarnya kebutuhan, terutama dari pemerintah," katanya. Mereka membuka pendaftaran baik untuk lulusan baru sekolah menengah atas maupun dari program kedinasan.
Menurut Sri, lulusan program studi tersebut akan menjadi seorang sarjana terapan di bidang demografi dan pencatatan sipil. "Peluang kerjanya cukup besar, baik di pemerintahan maupun swasta," katanya.
Di swasta, kata Sri, sarjana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil banyak dibutuhkan untuk keperluan riset. "Peluang kerjanya juga cukup besar lantaran belum ada kampus lain yang membuka program studi serupa," kata Ketua Program Diploma IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Fakultas Hukum UNS tersebut.
