Mencari Perspektif dan Keberpihakan Masyarakat Papua

Reporter

Selasa, 11 Juli 2017 23:00 WIB

Pendemo dari Aliansi Mahasiswa Papua AMP) dan PRI - West Papua telibat aksi dorong-dorongan dengan polisi di depan kantor Freport di Jakarta, 7 April 2017. Mereka menganggap kontrak dengan Freeport tersebut ilegal. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Gianyar - Diskusi buku kumpulan esai tentang Papua, dibahas di Bentara Budaya Bali. Buku Papua Versus Papua: Perubahan dan Perpecahan Budaya (2017) itu, karya antropolog I Ngurah Suryawan, dari Universitas Negeri Papua. Pembicara diskusi itu, Nazrina Zuryani dan I Wayan 'Gendo' Suardana.


Menurut Nazrina, Ngurah Suryawan menggunakan pendekatan antropologi politik dalam mengkaji Papua. "Konstruksi Papua yang diangkat dari teori subaltern dan neo-marxisme," katanya. Dari pendekatan itu, Nazrina menjelaskan, Papua tampak dalam elite multi wajah. "Di Papua, ada jaringan kepentingan yang luas dalam investasi besar," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Udayana itu.


Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), I Wayan 'Gendo' Suardana, menyoroti masalah masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia. "Yang didapat dari Freeport, dikembalikan ke Papua berapa persen sih?" Gendo mempertanyakan.


PT. Freeport Indonesia, kata Gendo, sampai saat ini terus mendapat sorotan WALHI. "Freeport sudah mendegradasi kualitas masyarakat suku Amungme. Sorotan kami (WALHI), Freeport secara masif melakukan tambang emas, diduga tidak mengelola limbahnya secara baik," ujarnya.


Mempertahankan sumber daya alam di Papua, kata Gendo, sangat penting. Potensi alam lingkungannya rentan dikuasai pemodal. Dia mencontohkan, di Bali ihwal rencana reklamasi Teluk Benoa. "Wajah rezim kita hari ini, keruk habis jual murah. Maka kawan-kawan Papua harus berjaringan. Banyak aktivis kemanusiaan dan lingkungan bersolidaritas untuk Papua," kata aktivis Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) itu.


Advertising
Advertising

Penulis, I Ngurah Suryawan, mengatakan studi tentang gerakan sosial di Papua, cenderung terhenti dalam solusi. Ada kendala yang belum mampu ditransformasi menggunakan konflik sebagai basis gerakan sosial untuk kebebasan. "Masalah di Papua sangat heterogen," katanya.


Selain itu, kata Ngurah, masyarakat Indonesia masih memandang Papua timpang. "Stigma perang suku dan tidak beradab, masih menghantui orang Indonesia terhadap Papua," ujarnya. Bagi dia, kumpulan esainya itu bukanlah ihwal identifikasi permasalahan saja. "Tetapi mencari perspektif dan keberpihakan," ujarnya. BRAM SETIAWAN

Berita terkait

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

8 hari lalu

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN sepakat akan mengisi hari buruh dengan aksi sosial dan diskusi.

Baca Selengkapnya

Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi

5 Februari 2024

Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi

Belasan preman mengintimidasi mahasiswa di sekitar Universitas Trilogi, Jakarta. Mereka dipaksa bubarkan diskusi membahas demo pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polda Sulawesi Selatan Bubarkan Diskusi Melki Sedek Huang dan Gielbran M. Noor di Parepare

20 Januari 2024

Polda Sulawesi Selatan Bubarkan Diskusi Melki Sedek Huang dan Gielbran M. Noor di Parepare

Polda Sulawesi Selatan membubarkan dskusi yang antara lain dihadiri oleh Melki Sedek Huang dan Girlbran M. Noor di Parepare, Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya

Apa Beda Debat, Diskusi, dan Dialog?

25 Desember 2023

Apa Beda Debat, Diskusi, dan Dialog?

Dalam diskusi bisa terjadi perdebatan, karena debat sifatnya oposisional atau memiliki dua kubu yang saling berseberangan

Baca Selengkapnya

Panitia Diskusi bersama Anies-Muhaimin Mengaku Dipersulit saat Ajukan Izin

24 Desember 2023

Panitia Diskusi bersama Anies-Muhaimin Mengaku Dipersulit saat Ajukan Izin

Habil Marati, panitia acara diskusi Anies-Muhaimin mengaku baru kantongi izin dari kepolisian sehari jelang kegiatan pada diajukan sejak 3 pekan lalu

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Buka Ruang Diskusi bersama APKB

20 Desember 2023

Bea Cukai Buka Ruang Diskusi bersama APKB

Dalam rangka mendukung investasi dan ekspor nasional, Bea Cukai gelar sharing session bersama pengurus asosiasi pengusaha kawasan berikat (APKB) seluruh Indonesia yang berlangsung di Aula Merauke, Kantor Pusat Bea Cukai, pada Rabu, 20 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Rektor UIN Yogya Larang Festival Keadilan, Pakar Hukum Tata Negara: Persis Orde Baru

11 Desember 2023

Rektor UIN Yogya Larang Festival Keadilan, Pakar Hukum Tata Negara: Persis Orde Baru

Pada era Orde Baru, larangan itu melalui NKK/BKK. Kini dilakukan melalui kebijakan rektor.

Baca Selengkapnya

Rektor UIN Yogyakarta Larang Festival Keadilan Berisi Kritik terhadap Pemerintah

11 Desember 2023

Rektor UIN Yogyakarta Larang Festival Keadilan Berisi Kritik terhadap Pemerintah

Rektor UIN Yogyakarta Al Makin meminta pembatalan acara. "Bahaya," kata dia dalam pesan singkat soal alasan pembatalan itu.

Baca Selengkapnya

Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

24 November 2023

Bertemu Boediono, Ganjar Bilang Diskusi Kepemimpinan hingga Pengelolaan SDM

Boediono mengatakan pertemuan bersama Ganjar hanya berbicara soal pengalamannya selama berada di pemerintahan sejak orde baru.

Baca Selengkapnya

Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

24 November 2023

Sambangi Romo Magnis Suseno, Ganjar Bilang Diskusi soal Moral dan Etika

Ganjar Pranowo menganggap Romo Magnis sebagai tokoh agama dan intelektual.

Baca Selengkapnya