Indonesia Ingatkan Para Pemimpin G20 Soal Komitmen Agenda 2030

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 8 Juli 2017 08:24 WIB

Presiden Jokowi, berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada pertemuan di hari pertama KTT G-20 di Hamburg, Jerman, 7 Juli 2017. Jokowi tiba di Jerman setelah mengadakan kunjungan di Turki. AP/John MacDougall

TEMPO.CO, Hamburg - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai komitmen agenda 2030 dalam forum Leaders' Retreat Sesi II, Konferensi Tingkat Tinggi G20. Presiden menegaskan agar negara-negara G20 tidak mundur dari komitmen tersebut.

Agenda 2030 merupakan komitmen tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Jokowi menyampaikan Indonesia telah berkomitmen tinggi terhadap agenda tersebut. Dia mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaannya.

Baca : Hadiri KTT G20, Jokowi Ajak Perangi Terorisme

“Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs,” kata Presiden di Hamburg Messe Und Congress, pada Jumat, 7 Juli 2017, waktu setempat seperti dilansir keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu 8 Juli 2017.

Dia mengatakan Indonesia juga akan menggunakan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review. Forum tersebut direncanakan berlangsung di minggu yang akan datang.

Dalam forum tersebut, Presiden juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement. Dia mengatakan Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Indonesia akan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim. Langkah yang akan ditempuh antara lain memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

“Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30 persen pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70 persen hingga tahun 2025,” ujarnya.

Dalam proses transisi energi, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Indonesia juga menargetkan peningkatan penggunaan biofuels dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.

Simak juga : Hari Pertama KTT G20, Hamburg Membara dan 160 Polisi Terluka

Selain berbicara tentang ketiga hal di atas, Jokowi juga menyinggung soal perdagangan bebas dan pertumbuhan. Dia berfokus kepada reformasi pajak.

Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap upaya OECD dan negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasi Multilateral Instrument (MLI).

Dia mengatakan Indonesia harus memastikan bahwa AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat.

“Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan," ujar Jokowi lagi di forum KTT G20 tersebut. Dia menyampaikan hasilnya, yaitu dari US$ 366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21 persen di antaranya adalah aset yang disembunyikan di luar negeri.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

15 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya