Dewan Pendidikan Riau Minta Proses PPDB Transparan

Reporter

Rabu, 5 Juli 2017 09:45 WIB

Para siswa didampingi orang tua mengantri pemrosesan formulir dan kelengkapan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jalur Kartu Menuju Sejahtera di SMP Negeri 15 Yogyakarta, Senin (25/6). TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Pekanbaru - Dewan Pendidikan Provinsi Riau meminta pihak sekolah transparan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menegah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). "Jangan ada pungutan liar dalam PPDB ini," kata anggota Dewan Pendidikan Riau, Fendri Jaswir, Selasa, 4 Juli 2017.

Menurut Fendri, proses PPDB di Riau sudah diatur dalam peraturan Gubernur Riau dan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa ditegaskan PPDB harus transparan, akuntabel, serta jauh dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. "Karena itu, diatur tata kelolanya dengan baik," ujarnya.

Baca juga:
Soal Polemik Zonasi PPDB Siswa Baru, Mendikbud Muhadjir Menjawab

Dijelaskan Fendri, dalam Petunjuk Teknis Nomor Kpts/2017/956 yang dikeluarkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Riau Rudyanto disebutkan ada empat jalur penerimaan, yakni jalur lingkungan atau tempatan dan anak miskin, jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan, jalur peserta didik berprestasi, serta jalur reguler.

Rinciannya, kata dia, untuk jalur lingkungan atau tempatan dan anak miskin berjumlah 40 persen dari daya tampung, kecuali untuk SMAN 1, SMAN 9, dan SMAN 8 Pekanbaru 20 persen. Jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan 5 persen, jalur peserta didik berprestasi 5 persen, serta jalur reguler 40 persen, kecuali SMAN 1, SMAN 9, dan SMAN 8 60 persen. PPDB di luar zona atau luar kota 7 persen dan luar provinsi 3 persen.

Baca pula:
PPDB SMP Negeri, Bandung Hapus Sistem Zonasi
PPDB, Selusin Sekolah di Bandung Ditengarai Menolak Siswa Miskin

Menurut Fendri, penerimaan PPDB harus sesuai dengan daya tampung. Jumlah rombongan belajar dalam satu kelas maksimal 36 orang. "Jangan ada penerimaan di luar ketentuan itu. Sebab, akan membuka peluang KKN dan pungutan,” ucapnya.

Berikut daya tampung SMA dan SMA di Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Daya tampung SMAN 1 Pekanbaru sebanyak 160 orang, SMAN 2 (223), SMAN 3 (314), SMAN 4 (335), SMAN 5 (352), SMAN 6 (320), SMAN 7 (223), SMAN 8 (305), SMAN 9 (305), SMAN 10 (224), SMAN 11 (285), SMAN 12 (281), SMAN 13 (192), SMAN 14 (213), SMAN 15 (94), dan SMAN 16 (128).

RIYAN NOFITRA

Berita terkait

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

5 jam lalu

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

Aturan itu telah disiapkan menjelang pelaksanaan PPDB tahun ini.

Baca Selengkapnya

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

7 hari lalu

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA

Baca Selengkapnya

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

32 hari lalu

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?

Baca Selengkapnya

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

45 hari lalu

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

56 hari lalu

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.

Baca Selengkapnya

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

57 hari lalu

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial

Baca Selengkapnya

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

2 Maret 2024

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.

Baca Selengkapnya

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

21 Februari 2024

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.

Baca Selengkapnya

JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

18 Januari 2024

JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

JPPI meminta agar mereka yang terlibat dalam kampanye mendapat sanksi.

Baca Selengkapnya

Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

17 Januari 2024

Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

Angka buta aksara secara nasional itu mencapai 1,8 persen.

Baca Selengkapnya