Besok Irwandi Yusuf Dilantik Mendagri sebagai Gubernur Aceh  

Reporter

Selasa, 4 Juli 2017 18:54 WIB

Irwandi Yusuf. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Banda Aceh - Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, akan dilantik Rabu pagi, 5 Juli 2017. Mereka mengikuti seluruh rangkaian geladi bersih pelantikan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Selasa, 4 Juli 2017.

Geladi bersih pelantikan Irwandi Yusuf dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengku Muharuddin. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, PLH Gubernur Aceh Drs Dermawan MM, serta sejumlah pejabat lain.

Baca juga: KIP Aceh Resmi Tetapkan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur 2017-2022

Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, kepada wartawan Irwandi Yusuf mengatakan tidak ada hal yang luar biasa terkait dengan pelantikannya sebagai Gubernur Aceh besok.

“Sebagai rakyat yang menjadi pemimpin biasa saja bagi saya. Tidak ada romantisasi atau nostalgia masa lalu,” ujar Irwandi Yusuf yang sempat menjabat sebagai Gubernur Aceh pada periode 2007-2012.

Irwandi Yusuf menyampaikan, seusai pelantikan besok akan dilakukan acara rakyat di Taman Ratu Safiatuddin. Hal ini dilakukan mengingat kapasitas gedung DPRA yang tidak dapat menampung seluruh komponen maupun masyarakat yang ingin hadir untuk menyaksikan acara pelantikan.

Menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, berbagai persiapan terus dilakukan, dari menata bagian dalam dan luar gedung serta pengamanan untuk memastikan acara tersebut berlangsung lancar dan aman.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan melantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dikabarkan tiba di Aceh pada Selasa sore.

ADI WARSIDI

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

52 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

58 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya