Warga mengantre mengurus berkas persyaratan untuk PPDB yang akan dilegalisir di kantor Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat, 30 Juni 2014. Kurangnya kesiapan infrastruktur membuat terjadi kekacauan dalam proses pendaftaran di dinas pendidikan, kecamatan, dan kelurahan, hingga di hari pertama pendaftaran SD, SMP, dan SMA. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Tim pemantau penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah menengah atas dan kejuruan Jawa Barat mencatat ada selusin sekolah swasta di Bandung yang menolak siswa miskin. Kalangan siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) itu ditolak dengan alasan kuota sudah penuh.
"Padahal aturannya kuota itu 20 persen, termasuk di SMA dan SMK swasta," kata ketua tim, Iwan Hermawan, terkait dengan hasil pemantauan terhadap PPDB SMA di Jawa Barat, Selasa, 4 Juli 2017.
Menurut Iwan, ada kekurangpahaman hingga indikasi pembangkangan selusin sekolah swasta tersebut yang semuanya berada di Kota Bandung. Sekolah yang kurang paham mengira aturan kuota 20 persen tersebut hanya berlaku untuk PPDB di sekolah negeri.
Namun ada juga pihak sekolah yang diindikasi melawan kebijakan itu. Tim pemantau mencatat ada lontaran yang menantang Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk datang langsung ke sekolah swasta yang menolak siswa miskin. "Kami masih mengumpulkan data dan bukti. Untuk sementara, nama sekolahnya belum bisa dipublikasikan," ujarnya.
Hasil kerja tim pemantau PPDB tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mulai tahun ini, pemerintah provinsi mengambil alih kebijakan dan tata cara pendaftaran siswa ke SMA dan SMK setelah proses pelimpahan kewenangan dan pengelolaan dari kota dan kabupaten, sesuai dengan aturan pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hedadi mengatakan siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK swasta. Seperti di sekolah negeri, pemerintah akan membayari biaya siswa miskin ke sekolah swasta.
Menurut Iwan, SMA dan SMK swasta yang tetap menolak siswa miskin terancam dikenai sanksi. Hukumannya berupa pencabutan biaya operasional sekolah dari APBN ataupun APBD provinsi.
Adapun Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung Said Sediohadi hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait dengan selusin sekolah swasta menolak siswa miskin saat PPDB di Kota Bandung. Telepon dan pesan pendek yang dilayangkan Tempo belum dibalas.
