Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Selasa, 23 Mei 2017. Dalam kesematan ini, JK menjawab sejumlah pertanyaan seperti isu keretakan hubungan dengam Presiden Jokowi dan berita-berita hoax. Tempo/ Amirullah Suhada
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menanggapi langkah Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Syihab yang mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah, yaitu rekonsiliasi atau revolusi. Menurut Kalla, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mengajukan rekonsiliasi.
"Rekonsiliasi bisa terjadi," kata pria yang akrab disapa JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017. Meski upaya rekonsiliasi bisa dilakukan, ia melanjutkan, proses hukum tetap harus berjalan. Di sisi lain, rekonsiliasi bisa saja terhenti bila sang pemohon melakukan tindakan hukum.
Rizieq menyampaikan ultimatum itu melalui sebuah rekaman suara yang disebarluaskan oleh juru bicara FPI, Slamet Maarif. Menurut dia, ultimatum itu bukan berarti dia menyerah. Namun, justru sikap kesatria para ulama sebagai implementasi semangat aksi bela Islam.
"Implementasi ruh aksi 411 dan 212 yang selalu mengedepankan dialog dan perdamaian dengan semua pihak," kata Rizieq Syihab dalam sebuah rekaman suara yang disebarluaskan oleh Slamet Maarif, Senin, 3 Juli 2017.
Meski begitu, Rizieq Syihab memberi syarat dalam rekonsiliasi tersebut. Syaratnya adalah menghentikan perkara-perkara yang melibatkan ulama dan aktivis atau dalam bahasa Rizieq disebut kriminalisasi ulama dan aktivis. Selain itu juga menghentikan penistaan terhadap agama apapun.
