INFO PURWAKARTA - Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta tahun anggaran 2016 berbuah manis. Itu dibuktikan dengan diraihnya kembali predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pun sumringah menerima piagam WTP dari Kepala BPK Jawa Barat Deni Suardini di kantor BPK Jawa Barat, Jalan Mohammad Toha, Bandung, Senin, 6 Juni 2017. Penghargaan prestisius dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut, menurut Kang Dedi, sapaan akrab Dedi Mulyadi, merupakan hasil kerja keras dan ikhlas seluruh jajarannya. "Saya mengapresiasi kerja mereka. Penghargaan ini kami haturkan buat mereka juga," ucapnya.

Piagam penghargaan WTP yang ditahbiskan BPK kepada Pemkab Purwakarta merupakan kali kedua setelah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya pada 2015 juga menerima predikat yang sama. "Kami bersepakat untuk bisa mempertahankan piagam WTP ini pada tahun depan," ujarnya.

Ia menyatakan upaya mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel itu memang berat. Namun, jika dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan, tentu akan menjadi ringan.

Kang Dedi mengusulkan agar ke depan proses audit sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan BPK tidak melulu berkutat pada persoalan pengelolaan, tapi juga azas manfaatnya. "Tentu akan lebih elok," ucapnya.

Sedangkan Deni mengatakan nilai positif yang diberikan BPK kepada setiap daerah penerima piagam WTP sebagai wujud nyata bahwa daerah tersebut benar-benar mematuhi semua aturan pengelolaan keuangan dengan benar dan baik. Deni menyebutkan predikat WTP tahun ini diraih 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sepuluh di antaranya merupakan daerah yang mampu mempertahankan predikat WTP tahun lalu. Sedangkan satu daerah lain adalah pendatang baru.

Deni mengungkapkan penetapan predikat piagam WTP tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan realisasi anggaran 2016. "Namun ada beberapa temuan dengan nilai bervariasi. Inilah yang ke depan harus diminimalisasi lagi," tuturnya.

Untuk diketahui, sepuluh kabupaten dan kota yang berhasil mempertahankan opini WTP adalah Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Depok, Bogor, Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Garut, Kuningan, dan Sumedang. Sedangkan Kota Cirebon berhasil meraih predikat WTP untuk kali pertama. (*)