TEMPO.CO, Jakarta - Amien Rais berencana ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menemui pemimpin KPK pada Senin, 5 Juni 2017. Namun juru bicara KPK, Febri Diansyah, memastikan pemimpin KPK tak akan menemui mantan Ketua PAN tersebut.
“Ada aturan pemimpin KPK mempunyai kewajiban untuk menjaga dan meminimalkan pertemuan pihak yang sedang beperkara atau terkait secara langsung dengan perkara yang ditangani KPK,” kata Febri di kantornya di Jakarta, Jumat 2 Juni 2017.
Baca: Kasus Korupsi Alkes, KPK Telusuri Dugaan Setoran ke Amien Rais
Rencana ke KPK itu bertujuan mengklarifikasi dugaan aliran dana proyek pengadaan alat kesehatan ke partainya. Hal ini terkait dengan aliran dana dari Yayasan Soetrisno Bachir senilai Rp 600 juta dari proyek korupsi yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. “Senin mendatang saya akan berkunjung ke kantor KPK untuk menjelaskan duduk persoalannya,” kata Amien, Jumat, 2 Juni 2017.
Klarifikasi ini dilakukan lantaran jaksa penuntut umum KPK, Iskandar Marwanto, menyebutkan ada aliran dana dari Mitra Medidua Suplier PT Indofarma Tbk dalam pengadaan alkes dengan PAN, yaitu Sutrisno Bachir, Nuki Syahrun, Amien Rais, Tia Nastiti (anak Siti Fadilah), dan Yayasan Sutrisno Bachir Foundation.
PT Mitra Medidua, yang ditunjuk sebagai supplier, pada 2 Mei 2006 mengirim uang sebesar Rp 741,5 juta dan pada 13 November 2006 mengirim Rp 50 juta ke rekening milik Yurida Adlanini yang merupakan sekretaris pada Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF). Dana ini kemudian diduga dipindahbukukan kepada pengurus PAN, Nuki Syahrun dan Tia Nastiti.
Simak juga: Dibantu Rp 600 Juta, Ini Pujian Amien Rais untuk Sutrisno Bachir
Atas dasar munculnya nama Amien dalam sidang tuntutan inilah, kata Febri, pemimpin KPK tak akan menerima rencana kunjungan ketua MPR periode 1999-2004 itu. “Pimpinan tidak bisa temui Amien Rais yang ditemui dalam tuntutan kemarin,” tuturnya.
Mengenai rencana Amien Rais yang akan melaporkan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan tokoh besar, Febri mempersilakan Amien mengadu melalui mekanisme Unit Pengaduan Masyarakat. “Kami punya unit dumas dan akan diterima di sana. KPK akan pelajari validitas info dan akan diteruskan lebih lanjut,” ujarnya.
ARKHELAUS W.
Berita terkait
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
17 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
17 jam lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
18 jam lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaSoal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
19 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca SelengkapnyaLaporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
1 hari lalu
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca SelengkapnyaPengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
1 hari lalu
Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
1 hari lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaAlbertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
1 hari lalu
"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
1 hari lalu
Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.
Baca Selengkapnya