TEMPO.CO, Medan - Tifatul Sembiring menempati peringkat pertama sebagai calon gubernur Sumatera Utara dalam survei dan pemilihan secara internal di lingkungan Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BPPP) PKS Sumut Satrya Yudha Wibowo mengatakan telah melakukan Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dalam pemilihan secara internal tersebut, pihaknya mengajukan puluhan nama kader PKS yang dianggap layak untuk diusung dan dipilih sebagai bakal cagub Sumut.

Di antaranya, anggota Majelis Pertimbangan Partai DPP PKS Tifatul Sembiring, mantan anggota DPR RI Idris Lutfi, Ketua DPW PKS Sumut HM Hafez, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar dan Bendahara Fraksi yang juga Ketua BPPP PKS Sumut Satrya Yudha Wibowo. Hasil pemilihan tersebut telah dikirim ke DPP PKS yang akan memutuskan nama yang akan diusung, termasuk menentukan parpol yang akan diajak berkoalisi. (Baca juga: Pilgub Jawa Barat 2018, Netty Heryawan: Siap Terima Keputusan PKS)

Awalnya Satrya Yudha Wibiwo enggan menyebutkan nama yang menempati peringkat pertama dalam pemilihan secara internal tersebut. Namun setelah didesak, ia mengakui bahwa Tifatul Sembiring meraih dukungan terbanyak.

"Kemungkinan besar PKS akan menjagokan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut dalam pemilihan gubernur Sumut," katanya di Medan, Sabtu 27 Mei 2017.

Selanjutnya, kata Satrya, PKS sedang mengintensifkan komunikasi politik ke sejumlah parpol, tokoh masyarakat, dan berbagai ormas di Sumut. Pihaknya tidak ingin membahas mengenai kemungkinan posisi gubernur atau wakil gubernur yang akan didapatkan PKS dalam pemilihan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 tersebut. "Masalah nomor satu atau dua, tergantung Dewan Pimpinan Tingkat Pusat," katanya. (Baca: Siapkan 5 Calon, PKS dan Gerinda Incar Kursi Wali Kota Bogor)

Ihwal koalisi dengan Partai Gerindra, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar tidak menampik mengingat keberhasilan yang diraih dalam pilkada DKI Jakarta. Namun pihaknya membantah adanya koalisi permanen, melainkan kesamaan persepsi dalam menyikapi berbagai masalah kebangsaan dan kemasyarakatan. "Belum ada koalisi permanen, tapi chemistrynya seperti itu," kata Zulfikar.

ANTARA