Ratusan massa pendukung Ahok berusaha melakukan aksi bakar-bakaran di pintu masuk Rutan Cipinang, Jakarta, 9 Mei 2017. Massa menuntut Ahok dibebaskan terkait vonis bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Alfan Alfian mengatakan politik identitas yang muncul dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 bisa mengancam demokrasi Indonesia. Menurut dia, ancaman itu bisa muncul jika politik identitas menyebabkan polarisasi.
"Dan polarisasi itu sudah mengetengahkan tidak saja kekerasan verbal atau fisik, tapi juga sudah mulai mengancam publik," kata Alfan dalam seminar internasional di Universitas Nasional, Sabtu, 13 Mei 2017.
Alfan menuturkan saat ini di Indonesia sedang terjadi perang identitas antara kelompok yang membawa sentimen agama dengan kelompok sentimen nasional.
Menguatnya sentimen politik identitas, kata dia, tidak hanya ditandai oleh penguatan sentimen keagamaan, namun juga direspons balik oleh kelompok pro-Ahok. "Sehingga kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai identitas perlawanan," katanya.
Alfan khawatir politik identitas itu semakin melemahkan kualitas demokrasi. Sebab, selain membuat polarisasi politik, sentimen identitas juga bisa membuat polarisasi sosial di masyarakat.
Terlebih, kata Alfan, saat ini banyak gerakan-gerakan radikal yang tak hanya dibangkitkan oleh isu agama, tapi juga sentimen etnis. "Itu gejala yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan walaupun isunya adalah nasionalisme dan persatuan NKRI," kata dia.
Menurut Alfan, pemerintah harus proaktif menjembatani supaya tidak terjadi konflik yang berlarut karena menguatnya sentimen identitas. "Ini sangat berbahaya. Sentimen identitas ini harus diturunkan, harus ada dialog, harus belajar," ujarnya.
