TEMPO.CO, Kupang - Ketua Lembaga Hikmah Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ahmad Atang mengatakan Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini, secara politik telah menerima Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sikap final.

"Secara politik telah menerima Pancasila dan NKRI adalah final, artinya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun karena tidak bertentangan dasar negara kesatuan," kata Ahmad Atang, Jumat, 12 Mei 2017. (Baca: DPR Dukung Situs Penyebar Paham Anti-Pancasila Diblokir)

Ahmad mengatakan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila harus ditindak secara tegas. "Jika hari ini kita masih ditemui ormas seperti HTI dalam menyuarakan paham kebangsaan yang lain, dan bahkan ada ormas yang bertindak atas nama agama seperti FPI, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," tutur Ahmad.

Menurut dia, situasi yang terjadi saat ini karena bangsa Indonesia tidak memiliki acuan normatif yang dapat mengendalikan perilaku masyarakat. Dia menambahkan, saat ini rakyat Indonesia seperti kehilangan arah tentang masa depan bangsa dan negara. (Baca: HTI Dibubarkan, Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti)

Ahmad mengibaratkan kondisi bangsa Indonesia seperti rumput kering yang mudah terbakar. Terutama apabila dibakar dengan isu-isu yang bernuasa suku agama dan ras (SARA). Menurut dia, tirani mayoritas terhadap minoritas berkembang bagaikan api dalam sekam. Padahal, ujar dia, semestinya persatuan patut dijaga dan dirawat.

"Di sini kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang beradab, toleran, tenggang rasa, solider, menghargai perbedaan dan saling menghormati," kata staf Pengajar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu. (Baca: HTI Bantah Tudingan Anti-Pancasila, Begini Penjelasannya)

Kondisi ini, menurut dia, terjadi karena rakyat bangsa ini telah mengabaikan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dia mengatakan, jika situasi yang berkembang saat ini tidak segera ditangani secara cepat, dikuatirkan akan merambah sampai ke seluruh pelosok negeri. Ini bisa mengancam keutuhan NKRI. (Baca: Nahdlatul Ulama: Pembubaran HTI Bukan Pembatasan Dakwah Islam)

ANTARA