TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak mempunyai alasan menunda proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, hingga saat ini, proyek reklamasi belum dibatalkan.

"Kalau itu tidak kami laksanakan, Jakarta turun 8-23 sentimeter," kata Luhut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017. Menanggapi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, yang tidak akan melanjutkan reklamasi, Luhut menyatakan belum membahasnya.

Baca: Sandiaga Siap Bahas Reklamasi Teluk Jakarta dengan Menko Luhut

Kendati demikian, Luhut menegaskan upaya penolakan reklamasi malah akan membuat Jakarta banjir. Ia meminta Anies bertanggung jawab bila terjadi banjir. "Nanti, kalau Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab," ucapnya.

Dari sisi kebijakan, ujar Luhut, proyek reklamasi di Jakarta sudah dirancang sejak era Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. "Jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Itu hanya melanjutkan keputusan presiden dari Pak Harto. Jadi landasan hukumnya kuat," tuturnya.

Baca: Reklamasi Jakarta, Anies: Nanti Kita Lihat

Sebelumnya saat berkunjung ke Tempat Pelelangan Ikan Cilincing, Jakarta Utara, Anies mengatakan dengan tegas menolak reklamasi jika terpilih sebagai kepala daerah DKI. Ia menilai kampanye tentang laut merupakan hal penting. "Saya ingin ingatkan, Jakarta itu bukan hanya daratan,” ucap Anies, Februari lalu.

Anies menjelaskan, permasalahan reklamasi berawal dari pembangunan pulau yang tidak melalui prosedur yang tepat. Menurut dia, proyek reklamasi yang saat ini berjalan hanya berpihak kepada sebagian warga, padahal pembangunan harus berpihak kepada semua warga Jakarta.

ADITYA BUDIMAN | CHITRA PARAMAESTI