INFO NASIONAL - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja sama dengan Universitas Udayana (Unud) Bali menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bertajuk "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945”. Bertempat di Baris Room Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis pagi, 4 Mei 2017, FGD dibuka Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar.

Dalam sambutannya, Rully menjelaskan, bahasan dalam FGD ini adalah soal kesenjangan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. “Kenapa ekonomi yang dibangun selama ini tidak berjalan sesuai dengan blue print perekonomian,” ujarnya.

Sebab, kenyataannya, kata Rully, ada yang kaya raya dan ada yang sangat miskin. “Letak persoalannya di mana? Apakah terjadi kekeliruan dalam menafsirkan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tuturnya. Karena itu, melalui Lembaga Pengkajian, MPR menjadikan masalah kesenjangan tersebut sebagai pokok-pokok kajian sebagai akibat sistem ekonomi yang sangat liberal saat ini.

FGD di Bali itu diikuti 20 peserta yang terdiri atas para dosen dari Unud dan beberapa universitas lain di Bali. Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa anggota Lembaga Pengkajian, antara lain Ahmad Farhan Hamid, Arief Budimanta, dan I Wayan Sutirta. Adapun bertindak sebagai narasumber adalah I Gde Wardana, Suyana Utama, dan I Wayan Windia. Ketiganya dari Universitas Udayana Bali.

Melalui FGD ini, Rully berharap MPR mendapat masukan-masukan mengenai tafsir Pasal 33 ayat 4 tersebut. Masukan-masukan dalam bentuk rekomendasi, tidak hanya dari Bali, tapi juga daerah lain, akan dijadikan buku oleh MPR. Rully menyebutkan, pada waktu berbarengan, di Universitas Diponegoro Semarang juga diselenggarakan FGD dengan tema yang sama.

Rektor Unud Swastika mengungkapkan perspektif yang senada. Dalam sambutannya, Swastika memaparkan dalam konteks yang terjadi di Bali. “Kemajuan pada 1960-an, saat Gunung Agung meletus, kalau dibanding kemajuan Indonesia saat ini, bagaikan bumi dan langit,” ujarnya.

Secara umum, menurut Swatika, kemajuan Indonesia ini tidak kalah dibanding negara lain. “Tapi masalahnya ada gap. Ada yang kaya raya, tapi banyak pula yang sangat miskin. Dari sisi daerah, di Bali misalnya, ada daerah yang sangat maju dan ada pula daerah yang kurang maju. Ini yang harus diatasi,” ucapnya. (*)