Menpolhukam Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Albert/magang
TEMPO.CO,Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan bicara banyak soal isu perombakan kabinet yang kembali bergulir. Menurut Wiranto, reshuffle kabinet telah menjadi isu mingguan,
”Jangan tanya saya soal reshuffle. Saya sudah menengarai bahwa reshuffle ini sudah jadi isu bulanan, bahkan mingguan,” ujar Wiranto saat ditemui di depan kantornya, di Jakarta Pusat, Selasa, 25 April 2017.
Menurut Wiranto, kocok ulang kabinet adalah hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara. “Kalau ada, ya, ditunggu saja. Tak usah dibincangkan siapa mau mengganti, siapa mau diganti, kapan mau diganti. Itu kan hak Presiden, untuk apa diributkan?” ujar Wiranto sebelum masuk ke mobilnya.
Sinyal reshuffle kembali menguat karena pernyataan Presiden Joko Widodo di Forum Ekonomi Umat yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pekan lalu. Saat membuka forum itu, Jokowi membicarakan target Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan sertifikasi lima juta bidang tanah hingga akhir 2017.
”Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi saat itu.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun berujar sudah memiliki penilaian mengenai menteri yang pantas diberhentikan dan mana yang tidak. Dia tak mempersoalkan jika standarnya disebut terlalu tinggi.
