TEMPO.CO, Boyolali – Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mendorong pemerintah dan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, untuk mulai membangun rumah ke atas (bertingkat).

“Di Jawa penduduknya sudah terlalu banyak, jadi tanah harus dihemat. Kami mendorong pembangunan rumah ke atas, terutama di perkotaan,” kata Sofyan seusai meresmikan gedung baru Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Kabupaten Boyolali pada Jumat, 21 April 2017.

Sofyan mengatakan masifnya pembangunan perumahan di Jawa berdampak pada menyempitnya lahan pertanian. Padahal, menurut Sofyan, tanah di Jawa paling subur di muka bumi.

Baca: 2025, Sofyan Djalil: Semua Tanah di Luar Hutan Bersertifikat

“Kalau buat perumahan (tanahnya) jadi tidak produktif. Maka itu kami mendorong pembangunan rumah ke atas, agar tanah yang sedikit bisa buat bermukim banyak orang,” kata Sofyan.

Dengan konsep pembangunan ke atas, Sofyan berujar, daerah-daerah kumuh di wilayah perkotaan bisa dimanfaatkan menjadi ruang publik atau ruang terbuka hijau.

Sofyan mendukung rencana Bupati Boyolali Seno Samodro yang mengundang investor asing untuk membangun taman wisata bertaraf internasional. “Bagus sekali itu. Karena banyak kota di Indonesia yang tidak bersahabat,” kata Sofyan.

Simak: Dana Kurang, Pemerintah Putar Otak Untuk Sertifikasi Lahan

Sofyan menyinggung pengalaman Seno yang pernah tinggal di Perancis selama sekitar 8 tahun. Setelah lulus dari jurusan Sastra Perancis di Universitas Gadjah Mada pada 1991, Seno memang tinggal di Marseille, Perancis pada 1992 - 2000 sebagai staf lokal Konsulat Jenderal Indonesia.

“Pak Bupati lama di Prancis, kita rindu pada kota yang ada tamannya. Sekarang baru kita perhatikan, taman di mana-mana, kota jadi lebih bersahabat dan berbudaya. Rakyat ada tempat bermain, rileks,” kata Sofyan.

Selain meresmikan gedung baru ATR/BPN yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, kedatangan Sofyan ke Boyolali juga untuk mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan membagikan 10.000 sertifikat tanah program Prona kepada masyarakat Jawa Tengah.

Lihat: Konflik Tanah Masih Tinggi, Ini Penjelasan Menteri Sofyan

“Sekarang sudah ada sekitar 46 - 47 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat. Tahun ini akan akan dikeluarkan lima juta sertifikat. Mudah-mudahan pada 2025 seluruh tanah di Indonesia di luar kawasan hutan sudah terdaftar,” kata Sofyan.

Seno Samodro mengatakan, saat ini baru sekitar 72 persen tanah di Boyolali yang sudah bersertifikat. “Di sisa empat tahun (masa jabatannya) ini akan saya percepat agar 100 persen sesuai permintaan Pak Menteri Sofyan,” kata Seno.

Menurut Seno, yang menjadi kendala dalam percepatan pensertifikatan tanah adalah kemalasan masyarakat sendiri. “Masyarakat tidak mau mengurus sendiri, selalu nitip ke perangkat desa. Nha, tergantung yang dititipi. Sementara BPN sudah sedemikian transparan, harga jelas terpampang, tidak ada kasak-kusuk lagi,” kata Seno.

DINDA LEO LISTY