Jokowi Bagikan 10.055 Sertifikat Tanah untuk Warga Jawa Tengah  

Reporter

Jumat, 21 April 2017 19:33 WIB

Presiden Joko Widodo berpidato saat kunjungan kerja di Taman Pandawa, Kelcamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat, 12 April 2017. Dalam Kunjungan kerja tersebut Jokowi membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, Pemberian Sertifikat Lahan kepada masyarakat Kota Bandung. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Boyolali - Presiden Joko Widodo membagikan 10.055 sertifikat tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk warga di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah di Alun-alun Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat petang, 21 April 2017.

“Ada hak hukum atas hak tanah yang lama tidak diberikan. Tahun ini, dari Sabang sampai Merauke, sertifikat harus dibagi. Tahun depan saya menargetkan tujuh juta sertifikat harus dibagi. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Memang berat kerja dengan saya, harus siap kerja siang-malam,” kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan warga yang rela menunggu sejak pagi.

Baca juga: Cegah Sengketa, Pemerintah Sertifikasi Semua Tanah

Jokowi mengatakan sertifikat adalah hak hukum, tanda bukti hak atas kepemilikan tanah. Tanpa sertifikat, pemilik lahan akan rentan terlibat konflik dengan sesama warga, perusahaan, dan instansi. “Ada 126 juta (bidang tanah di seluruh Indonesia) yang harus disertifikatkan, baru selesai 46 juta. Ini kecil sekali, belum ada separuhnya,” katanya.

Pembagian 10.055 sertifikat tanah oleh Jokowi itu dilakukan secara simbolis. Sebanyak 16 perwakilan warga dari sejumlah kabupaten diminta naik ke panggung. Yang menarik, setelah pembagian secara simbolis itu selesai, Jokowi meminta semua warga yang memadati Alun-alun Boyolali berdiri dan mengacungkan sertifikat yang telah dibagikan sejak siang.

“Saya hitung dulu,” kata Jokowi sambil menghitung dengan jari dan menyebutkan urutan angka dari satu sampai sepuluh. “Ya benar, ada 10.055 sertifikat. Kalau tidak dihitung nanti cuma seremonial. Katanya yang dibagikan 10 ribu, ternyata yang diberikan cuma sepuluh. Hal seperti itu sudah kita tinggalkan,” ucapnya.

Selain membagikan sertifikat, Jokowi memberikan hadiah beberapa sepeda Polygon kepada sejumlah warga yang bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan dalam kuis dadakan itu seputar kemajemukan di Indonesia. Total ada enam sepeda yang diberikan lantaran acara harus segera diakhiri setelah azan Magrib berkumandang.

Kuis dadakan itu menjadi ajang bagi Jokowi mengkampanyekan pentingnya sikap saling menghargai demi kerukunan hidup bersama. “Negara kita ini negara yang majemuk. Ada macam-macam suku, macam-macam agama, ada 714 suku, yang berdomisili di 17 ribu pulau, 34 provinsi, 516 kabupaten/kota. Saya harapkan seterusnya hidup rukun, berdampingan,” katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djamil mengatakan pemerintah menargetkan ada lima juta sertifikat yang dikeluarkan pada tahun ini. “Mudah-mudahan pada 2025 seluruh bidang tanah di luar kawasan hutan di Indonesia sudah bersertifikat,” kata Sofyan.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya