TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberi pembekalan akhir kepada aparat gabungan yang akan bertugas mengamankan pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 pada 19 April 2017. Menurut dia, diperlukan pendekatan yang sifatnya persuasif agar kehadiran puluhan ribu anggota aparat tidak menciptakan kesan intimidasi.

"Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tapi menghadapi rakyat," kata Wiranto di depan ribuan anggota aparat gabungan TNI dan Polri di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, dikutip dari berita pers Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Selasa, 18 April 2017.

Baca: Menjelang Pencoblosan, Polisi Mulai Menyisir Ibu Kota

Meski memberi pendekatan yang lebih halus, Wiranto mengingatkan, aparat dapat bersikap tegas terhadap pihak yang melanggar hukum, juga yang terindikasi mengganggu pelaksanaan pilgub DKI putaran kedua.

"Dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa. Karena itu, jaga netralitas kita sebagai aparat keamanan, sebagai penyelenggara pemilu," tutur Wiranto.

Dia pun mengimbau masyarakat yang berasal dari luar DKI tak berbondong-bondong masuk ke Jakarta, semata-mata untuk menjaga kelancaran proses pemungutan dan penghitungam suara. "Saya ingatkan jangan sampai ada pihak mana pun yang mencoba mengganggu, mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan."

Baca: Pilkada DKI: Warga Dilarang Pergi, Anggota DPRD yang ke Jakarta

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menegaskan ada 65 ribu personel pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Sebanyak 34 ribu orang dari pasukan gabungan pun ditempatkan di tiap lokasi pemungutan suara (TPS), yang terdiri atas 17 ribu polisi dan 17 ribu prajurit TNI. Ada pula 10 ribu personel Polri dan 9.600 pasukan bawah kendali operasi dari Komando Daerah Militer Jaya yang disiagakan sebagai dukungan.

"Kemudian masih ada kekuatan cadangan, yang di bawah kendali langsung Kapolri di tingkat Mabes (Polro) dan yang langsung di bawah kendali Panglima TNI," kata Tito, Selasa.

Baca: Polisi Depok Ikut Menghadang Massa yang Akan ke Jakarta

Pengamanan pun diperkuat dengan maklumat yang diterbitkan Polda Metro Jaya untuk mencegah potensi massa dari luar DKI. "Apalagi jika sampai ke TPS, kami akan melakukan tindakan yang disebut diskresi kepolisian, yaitu memberi kewenangan kepada semua anggota untuk menilai, kemudian memberikan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik," Tito menjelaskan.

YOHANES PASKALIS

Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2