Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia menggelar unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Juli 2014. Mereka mengutuk serangan militer Israel ke Gaza, Palestina, dan menyerukan mobilisasi aksi dengan berbagai tindakan terkait invasi ke Gaza. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyesalkan pernyataan Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang menyebut pemerintah perlu mendeteksi aparatur sipil negara yang berafiliasi denga HTI karena dianggap memicu perpecahan bangsa.
“Bagaimana bisa anggota HTI mengancam NKRI, mereka tidak ikut gerakan separatisme,” kata Ismail saat dihubungi Tempo, Ahad, 2 April 2017.
Ismail menuturkan HTI tidak mungkin menyebarkan paham anti-NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Menurutnya gerakan yang selama ini diusung HTI adalah dakwah agar Islam menjadi ajaran yang mengajak kepada kebaikan. Ia mengklaim dakwah yang dilakukan oleh HTI dilindungi oleh undang-undang.
Menurut Ismail ancaman yang nyata NKRI saat ini adalah korupsi, liberalisme, neo-imperialisme, narkoba, moralitas, dan kriminalitas. Sementara, kata dia, gerakan dakwah HTI tidak ada yang mengarah ke hal-hal tersebut.
Ismail meminta agar sesama muslim tidak saling menuding tanpa alasan yang mendasar. “Kami menilai secara jujur, jangan sampai temen sendiri dituding dengan tudingan tidak mendasar,” kata dia.
GP Ansor terus bersikap kontra dengan HTI. Mereka meminta pemerintah mendeteksi aparatur sipil negara yang berafiliasi dengan HTI. Ansor menilai spirit pemimpin dunia atau khilafah yang digaungkan HTI telah secara kasat mata mengancam keutuhan NKRI.
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blitar Aminudin Fahruda menegaskan Ansor juga akan terus melawan aksi-aksi HTI yang menuntut kepemimpinan negara sendiri. Salah satunya dengan melakukan penghadangan konvoi massa HTI kemarin.
Ismail sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ansor. Cara tersebut dianggap melampaui kewenangan aparat. Ia menegaskan bahwa itu kegiatan dakwah yang dilakukan sesuai prosedur undang-undang.
Meski begitu, dia menyatakan tidak akan mengambil langkah apapun terhadap sikap GP Ansor karena tak ingin ada perpecahan di antara sesama umat Islam. Ia hanya mengimbau seharusnya aparat mengambil langkah melindungi, bukan membiarkan.
