Ilustrasi - Taksi dan jaringan sinyal di telepon genggam pintar. dok/shutterstock KOMUNIKA ONLINE
TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang angkutan online baik roda empat maupun roda dua menaikkan penumpang di lima tempat umum. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan aturan itu sudah disepakati dan ditandatangani oleh pihak angkutan online maupun konvensional.
"Aturan itu bukan semata-mata keputusan gubernur dan kapolda," kata Soekarwo saat pembahasan pelaksanaan Rapergub Angkutan Sewa Khusus bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin, di Markas Polda Jawa Timur, Kamis, 30 Maret 2017.
Lima tempat umum itu antara lain bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, dan rumah sakit. Soekarwo mengatakan empat-tempat itu sudah jadi bagian dari angkutan yang bukan online. "Penentuannya tidak hanya dari pihak pemerintahan saja tapi juga dari pihak online dan konvensional."
Menurut gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu, aturan tersebut diberlakukan per 1 April 2017 bersamaan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Soekarwo mengatakan peraturan tersebut untuk sementara hanya berlaku di Kota Surabaya. Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk mengawal peraturan itu. "Namun setelah ini akan merumuskan untuk kota-kota lain di Jawa Timur."
Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Machfud Arifin menyatakan siap mem-backup penuh kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Timur itu. Dia berharap aturan itu dipatuhi semua pihak. "Semoga di lapangan tidak ada konflik dan gesekan antara kendaraan online dan konvensional," ujarnya.
Selain Kapolda dan Gubernur Jawa Timur, dalam pembahasan Rapergub itu dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, seluruh polres jajaran Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, perwakilan Kodam V/Brawijaya, Satpol PP Surabaya, Jasa Raharja, dan pihak-pihak terkait lain.
