Nyaris 100 Persen, WNI yang Telah Merekam Data E-KTP  

Reporter

Kamis, 30 Maret 2017 15:19 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan, hingga akhir Maret 2017 sebanyak 96,54 persen atau 172.046.898 dari total jumlah penduduk Indonesia telah merekam data kependudukan. Artinya, tersisa 3,46 persen atau 6.160.452 penduduk yang belum melakukan perekaman data dirinya.

"Sebesar 96,54 persen dari target jumlah penduduk yang 178 juta-an ini yang sudah merekam data tunggalnya. Data ini jadi problem bagi masyarakat yang tidak menyertakan lampiran kepindahan, tentunya tidak bisa dapat data tunggal," kata Menteri Tjahjo di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Maret 2017.

Baca juga:
Batas Akhir Perekaman Data e-KTP Diundur ...

Meski begitu, Tjahjo mengakui, belum semua penduduk menerima blanko kartu tanda penduduk elektronik atau e-TKP. Menurutnya, masih ada 4,5 juta blanko belum tersalurkan kepada warga yang sudah merekam data tunggal dengan status clean and clear. Alasannya, persediaan blanko e-KTP tak tersedia atau habis.

Selain itu, Tjahjo baru menyadari bahwa selama 2,5 tahun, Kementerian Dalam Negeri terhambat melakukan pencetakan blanko e-KTP lantaran terdapat 68 pejabat yang bolak-balik dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP. Adapun sekitar 40 orang dari 68 pejabat yang diduga terlibat korupsi pengadaan e-KTP itu bagian dari staf Kemendagri sekaligus panitia lelang e-KTP.

Baca pula:
Rekam Data Beres, 1,5 Juta Warga Jawa Barat Tunggu Blangko E-KTP

Karena itu, Kemendagri menargetkan pencetakan 7 juta blanko e-KTP dilaksanakan pada awal April 2017. Bila berjalan sesuai perencanaan, Tjahjo meyakini, 7 juta blanko e-KTP sudah dapat didistribusikan ke daerah pada akhir April 2017.

"April 2017 ini sudah bisa mencetak 7 juta (blanko) sambil cek 3,2 juta WNI yang datanya belum tunggal (status sent for enrollment)," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Kemendagri masih perlu mencetak 25,9 juta blanko. Menurut Tjahjo, Kemendagri telah menandatangani kontrak baru dengan tender pengadaan blanko e-KTP pada akhir Maret 2017. Alhasil, pencetakan 25,9 juta blanko e-KTP dapat terlaksana tahun ini. Dengan begitu, program e-KTP dapat dituntaskan di akhir tahun 2017 dengan target 178.207.350 penduduk sudah memiliki e-KTP.

"Target kami tahun ini selesai, (warga) sudah punya e-KTP," ujarnya.

LANI DIANA I S. DIAN ANDRYANTO

Video Terkait:
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya