Setya Novanto Lantik Achmad Djuned sebagai Sekjen DPR  

Kamis, 23 Maret 2017 19:42 WIB

Sekretaris Jenderal DPR RI yang baru Achmad Djuned (kiri) menerima ucapan selamat seusai dilantik di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 23 Maret 2017. Achmad Djuned resmi menjabat sebagai Sekjen DPR RI menggantikan Winantuningtyastiti yang telah memasuki masa pensiun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melantik Achmad Djuned sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang baru menggantikan Winantuningtyas Titi Swasanany yang telah purnatugas sejak 2016. Pengangkatan Djuned dilakukan tanpa seleksi terbuka. Ia pun segera masuk masa pensiunnya pada enam bulan mendatang.

Setya berujar pengangkatan Djuned dilakukan demi mengisi kekosongan pimpinan sekretariat jenderal sehingga fungsinya untuk mendukung kinerja DPR tetap berjalan dengan baik. "Perlu kerja sama antara kesekretariatjenderalan dan para pihak untuk pelayanan yang berkaitan dengan legislasi, anggaran, maupun pengawasan," kata dia di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Maret 2017.

Baca juga: Setya Novanto Dilaporkan, Dua Politikus di MKD Beda Sikap

Penunjukan Djuned oleh pimpinan DPR ini juga untuk memberikan waktu bagi DPR untuk menyiapkan penggantinya bila ia pensiun. "Mana yang nanti terbaik," kata Setya.

Saat menyampaikan pidato, Setya mengatakan Achmad Djuned sebagai Sekjen DPR yang definitif diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kesetjenan DPR sebagai lembaga pendukung DPR. Hadir pada acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan itu, antara lain Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan.

Setya berujar ke depannya DPR akan memberlakukan kembali seleksi terbuka untuk penunjukan sekretaris jenderal pengganti Djuned. Sedangkan Djuned menjelaskan pengangkatannya telah disetujui Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tertanggal 12 Maret 2017. "Makanya hari ini ada pelantikan," tuturnya.

Simak pula: Setya Novanto Enggan Komentari Tudingan Berbohong oleh MAKI

Menurut Djuned, ada dua cara dalam rekrutmen sekretaris jenderal DPR. Pertama, lewat cara seleksi terbuka, dan kedua, dengan opsi mutasi.

Ia menuturkan dirinya diangkat lewat jalur mutasi. Hal ini tidak masalah lantaran sebelumnya ia menjabat sebagai deputi bidang administrasi. "(Proses mutasi) pejabat-pejabat yang satu level, maka bisa digeser," tuturnya.

AHMAD FAIZ | ANTARA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

18 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya