TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (NasDem) mempertimbangkan nama Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018.

"Sampai saat ini ada dua yang dipertimbangkan partai, yaitu Gus Ipul dan Mbak Khofifah," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh di sela Konsolidasi Fraksi NasDem se-Indonesia di Surabaya, Senin malam 20 Maret 2017.

Gus Ipul saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim dua periode, sedangkan Khofifah adalah Menteri Sosial RI. Keduanya, kata dia, dianggap layak masuk dalam pembahasan partainya. Namun belum bisa dipastikan siapa yang akan diberi rekomendasi karena harus melalui mekanisme internal.

Baca: Pilkada Jatim, Bupati Banyuwangi Masuk Bursa?

"Masih ada aturan yang dilewati, termasuk siapa di antara mereka yang popularitas maupun kapabilitasnya paling tidak sesuai dengan partai. Tunggu saja DPW NasDem Jatim masih bekerja," ucapnya bos Media Group tersebut.

Ketika disinggung keputusan DPP NasDem yang telah memberikan rekomendasi ke Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat, politisi yang juga pengusaha itu menilai bahwa Jatim memiliki dinamika tersendiri sehingga berbeda.

Baca: Pilkada Jawa Timur 2018, Siapa Kandidat Demokrat?

Terkait nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Surya Paloh juga mengaku belum mempertimbangkannya. Namun dia memastikan nama Gus Ipul dan Khofifah dibahas serta ditindaklanjuti. Begitu juga nama anggota DPR RI asal Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin. Menurut dia, Hasan berada di urutan paling akhir calon pemimpin Jatim dari partainya di Pilkada Jatim.

"Risma belum dipertimbangkan karena sudah ada dua nama, kalau Pak Hasan itu disiapkan terakhir, apalagi kader sendiri," katanya.

Di Jatim, NasDem diwajibkan berkoalisi dengan partai politik lain karena perolehan kursinya yang hanya empat kursi, sedangkan untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakilnya maka paling tidak wajib memiliki 20 kursi. "Kami pasti berkoalisi, namun belum tahu dengan siapa. Apalagi koalisi di daerah itu fleksibel dan tidak harus sama dengan yang ada di Jakarta," katanya.

ANTARA