TEMPO.CO, Medan - Masyarakat Adat akan terus memperjuangkan segala hak adatnya meski tanpa dukungan pemerintah. Mereka menilai pemerintah sering lamban dalam menyelesaikan kasus-kasus masyarakat adat.
"Sekalipun Pemerintah tidak membantu masyarakat adat, kami akan tetap berjuang dan melaksanakan tugas kami sebagai masyarakat adat", ujar Abdon Nababan yang mewakili Masyarakat Adat dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-5 di Medan, Jumat, 17 Desember 2017.
Abdon menuturkan selama ini masyarakat adat tidak pernah bergantung dengan pemerintah. Justru dialog yang selama ini coba dilakukan dengan pemerintah, kata dia, adalah hasil perjuangan masyarakat adat.
Karena pemerintah kerap lamban mengambil sikap, ujar dia, masyarakat adat mengambil inisiatif sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin maraknya kasus perampasan tanah ulayat yang berujung kekerasan, sedangkan upaya penyelesaian, seperti usulan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih belum disahkan sampai saat ini.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini mengatakan Kongres ke-5 tersebut menjadi semangat baru masyarakat adat untuk memperjuangkan kawasan hutan adat.
"KMAN ke 5 ini tentunya akan membakar semangat kita lagi untuk melakukan gerakan nasional restorasi wilayah adat," ucap Abdon.
Meski gerakan itu telah dimulai sejak 2 tahun lalu, kata dia, proses restorasi akan terus digaungkan hingga hak-hak adat berhasil terpenuhi. Apalagi, menurutnya, semakin banyak hutan adat yang telah hilang.
Abdon meminta pemerintah bertindak kongkrit. Karena bukan tidak mungkin akan kembali terjadi konfrontasi jika pemerintah tidak mengambil tindakan konkrit.
"Jika terjadi konfrontasi, besar kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah yang cukup besar mengingat saat ini solidaritas masyarakat adat yang semakin tinggi", tegas Abdon.
