Pemerintah Kaji Tuntutan Cabut Izin Kapten Kapal Caledonian  

Reporter

Jumat, 17 Maret 2017 15:15 WIB

Kapal The Caledonian Sky di Raja Ampat. Foto: Stay Raja Ampat

TEMPO.CO, Raja Ampat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempertimbangkan mengajukan tuntutan administrasi agar izin Kapten Kapal MV Caledonian Sky Keith Michael Taylor dicabut. Kapal pesiar tersebut telah merusak terumbu karang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, pada 4 Maret 2017.

"Kami bisa tuntut secara administrasi berupa pencabutan izin nakhoda kapal atau menutup pintu pelayaran Indonesia kepada nakhoda itu," kata Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Karliansyah di atas kapal navigasi KN Kofiau, yang sedang memantau kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua Barat, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca: Begini Kronologis Kapal Pesiar Menabrak Terumbu Karang Raja Ampat

Karliansyah menuturkan tuntutan kepada kapten kapal Caledonian Sky bisa diberlakukan bila kerusakan terumbu karang itu terbukti karena faktor kelalaian manusia. Hal itu juga tercantum dalam sistem hukum internasional maritim.

Selain tuntutan administrasi, pemerintah juga mempertimbangkan tuntutan pidana kepada nakhoda serta perdata kepada pemilik kapal. "Sesuai dengan undang-undang, hukuman pelaku yang merusak dan mencemari lingkungan itu minimal tiga tahun penjara plus denda," kata dia.

Tuntutan ganti rugi pun dipersiapkan pemerintah. Ganti rugi memang sudah disepakati sejak awal. Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Sorong Jhonny Rumbu Silalahi, yang sempat menangani kasus ini saat awal kejadian, mengatakan, sebelum kapal berangkat, nakhoda membuat berita acara, yang menyatakan bersedia mengganti kerusakan terumbu karang.

Baca: Terumbu Karang Raja Ampat Rusak, Pemilik Kapal Harus Ganti Rugi

Kamis lalu, Karliansyah datang langsung ke lokasi kandasnya kapal untuk membuktikan kerusakan karang. Jumat ini pun, kata Karliansyah, tim gabungan dari pemerintah dan tim ahli dari kapal pesiar akan menurunkan penyelam untuk mendata kerusakan karang. Nantinya data itu sebagai dasar kesepakatan kedua belah pihak dalam penuntutan ganti rugi. "Makanya data yang kami siapkan harus valid," kata Karliansyah.

Jhonny mengatakan kapal MV Caledonian Sky sudah empat kali melewati Raja Ampat dengan nakhoda yang berbeda-beda dalam dua tahun terakhir. "Kecelakaan kapal kandas hanya terjadi saat dinakhodai Keith," ujar Jhonny.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

28 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

43 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Konflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung Meningkat Akibat Ekspansi Tambang Timah

4 Maret 2024

Konflik Buaya dan Manusia di Bangka Belitung Meningkat Akibat Ekspansi Tambang Timah

BKSDA Sumatera Selatan mencatat sebanyak 127 kasus konflik buaya dan manusia terjadi di Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Walhi Beberkan Kerusakan Lingkungan Akibat Hilirisasi Nikel di Maluku Utara: Air Sungai Terkontaminasi hingga..

29 Januari 2024

Walhi Beberkan Kerusakan Lingkungan Akibat Hilirisasi Nikel di Maluku Utara: Air Sungai Terkontaminasi hingga..

Walhi mengungkapkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan hilirisasi industri nikel di Maluku Utara.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Penelitian Sebut Industri Nikel Merusak Hutan dan Lingkungan Indonesia

24 Januari 2024

Penelitian Sebut Industri Nikel Merusak Hutan dan Lingkungan Indonesia

Penelitian menyebutkan aktivitas industri nikel di Indonesia menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan secara masif.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Gibran Glorifikasi Hilirisasi Nikel Jokowi: Faktanya Merusak Lingkungan

23 Januari 2024

Greenpeace Kritik Gibran Glorifikasi Hilirisasi Nikel Jokowi: Faktanya Merusak Lingkungan

Greenpeace mengkritik Gibran yang mengglorifikasi program hilirisasi nikel Presiden Jokowi. Industri ini dinilai banyak merusak lingkungan.

Baca Selengkapnya

Di Debat Cawapres, Mahfud Kutip Surat Ar-Rum Ayat 41 Ingatkan Soal Kerusakan Alam

21 Januari 2024

Di Debat Cawapres, Mahfud Kutip Surat Ar-Rum Ayat 41 Ingatkan Soal Kerusakan Alam

Dalam debat cawapres, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan kerusakan alam di bumi terjadi karena tingkah laku manusia.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya

21 Januari 2024

TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya

Menurut Budisatrio Djiwandono, Prabowo-Gibran akan memberikan hukuman berat kepada pihak yang merusak alam.

Baca Selengkapnya