TEMPO.CO, Brebes - Penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Brebes diduga masih diwarnai pemotongan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sekolah siswa diduga dipotong untuk guru dan pembuatan jembatan menuju sekolah.

Mustafa, 35 tahun, warga Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes, mengeluhkan pemotongan dana yang dilakukan pihak SD Negeri 2 Lembarawa, tempat sekolah anaknya. Dana yang seharusnya diterima Rp 225 ribu dipotong Rp 200 ribu. Menurut Mustafa, dana potongan itu akan digunakan pihak sekolah untuk pembangunan jembatan. “Tinggal 25 ribu, dipotong lagi, katanya untuk upah transportasi guru. Akhirnya pulang tidak bawa duit sama sekali,” katanya sambil menunjukkan kuitansi potongan dana, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca: Kasus E-KTP Berpotensi Ganggu Pilkada di Sulsel

Dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut dibagikan ke siswa melalui wali murid pada Jumat, 10 Maret 2017. Di sekolah itu ada 54 anak yang mendapatkan dana bantuan. Jumlahnya bervariasi, mulai Rp 225 ribu hingga Rp 450 ribu per anak. “Anak saya kelas satu, baru dapat bantuan itu, tapi langsung dipotong,” ujar Mustafa.

Dia mengatakan, sebelumnya, pihak sekolah memang mengajak wali murid berembuk tentang perbaikan jembatan yang menjadi akses utama para siswa. Sekolah meminta kepada wali murid berpartisipasi dengan menyumbang sukarela. Namun, begitu dana bantuan tersebut cair, ternyata dipotong. “Kalau seperti ini, kami keberatan. Padahal katanya seikhlasnya,” katanya.

Kepala SD Negeri 2 Lembarawa Aris Siswanto membenarkan pihaknya sedang membutuhkan dana untuk perbaikan jembatan. Dia juga tak menampik jika sekolah meminta wali murid menyumbang secara sukarela untuk perbaikan jembatan. Namun dia membantah telah memotong dana bantuan tersebut secara sepihak. “Itu tidak benar, sekolah tidak memotong (dana bantuan). Dana itu sudah dibagikan ke wali murid secara utuh. Lalu mereka baru memberikan sumbangan secara sukarela,” tuturnya.

Baca: Sidang E-KTP, Irman Sanggah Kesaksian Bekas Sekjen Kemendagri

Aris mengungkapkan, jembatan di depan pintu gerbang sekolah tersebut memang mendesak untuk diperbaiki. Sebab, desain jembatan terlalu sempit dan mengganggu saluran irigasi. Jika tidak segera direnovasi, dia khawatir akan menghambat irigasi ke sawah warga. Sekolah, kata dia, sebenarnya sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah desa agar memperbaiki.

“Tapi desa tidak ada dana,” katanya. Hal itu dibenarkan kepala desa setempat, Darkiyan. Alasannya, alokasi dana untuk perbaikan jembatan tidak masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 2016.

Baca: Balita Tewas Dilindas Fortuner, Polisi Bingung Hukum Pelaku

Karena itu, berdasarkan rapat komite sekolah bersama orang tua wali, sekolah memutuskan meminta sumbangan dana sukarela dari orang tua murid untuk memperbaiki jembatan tersebut. “Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 15 juta,” kata Aris. Lantaran menuai protes dari sejumlah wali murid, uang tersebut sudah dikembalikan pada Rabu sore, 15 Maret 2017.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ