Barisan Pemuda Adat Dorong Pendirian Sekolah Adat di Nusantara

Reporter

Kamis, 16 Maret 2017 19:55 WIB

Diskusi pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Medan, Sumatera Utara, Rabu, 15 Maret 2017. Tempo/Danang F.

TEMPO.CO, Medan - Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara Jhontoni Tarihoran menilai sekolah adat penting didirikan di setiap wilayah adat nusantara. Menurut dia, keberadaan sekolah adat akan mampu menjaga jati diri masyarakat adat.

“Yang penting bagaimana bangga sebagai masyarakat adat dengan pengetahuan,” kata Jhontoni pada rangkaian kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Medan, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca: Perlu Peta Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Menurut Jhontoni keberadaan sekolah adat juga bisa menciptakan keberlanjutan hidup masyarakat adat setempat. Misalnya dengan mengajarkan pengetahuan mengenai pertanian, pengolahan kerajinan, hingga pelestarian budaya. Namun saat ini kondisi masyarakat adat mulai tergeser oleh modernisasi.

Namun, ucap dia, modernisasi tidak bisa dihalang-halangi, termasuk oleh masyarakat di wilayah adat. Masyarakat adat, ujar dia, harus dapat menerima pembaruan tersebut. Namun, harus ada upaya untuk menjaga dan melestarikan adat di setiap wilayah. “Bagaimana masyarakat adat mempersiapkan diri dengan pendidikan, semacam belajar dari masa lalu untuk mempersiapkan masa depan,” kata dia.

Simak: Ketua MPR Dukung Masyarakat Hukum Adat

Dewan Pemuda Adat Nusantara region Kalimantan Modesta Wisa menambahkan, saat ini sudah ada contoh sekolah adat di wilayah Bukit Samabue, Kalimantan Barat. Menurut dia sekolah adat Samabue berdiri sejak setahun tahun dengan jumlah murid 120 orang.

Wisa mengatakan sekolah adat penting untuk menanamkan cara bagaimana menjaga wilayah adat dan melestarikannya. Ia mencontohkan sekolah adat Samabue yang memiliki konsep pendidikan tanpa mengenal ruang. Artinya, para siswa dengan usia 5-15 tahun bisa belajar pertanian, pengetahuan makanan-makanan tradisional, sejarah kampung adat, kerajinan, dan permainan tradisional.

Lihat: Tiga Daerah Ini Kelola Laut Pakai Kearifan Lokal

Wisa berujar kegiatan sekolah adat hanya berlangsung tiga kali dalam sepekan, sehingga tidak mengganggu sekolah formal. Kegiatan sekolah adat dilakukan setiap sore dengan menyesuaikan kondisi masyarakat adat di Bukit Samabue. Sedangkan indikator keberhasilan dari sekolah itu adalah siswa mampu menerapkan pengetahuan yang diajarkan.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

4 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

29 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

32 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

34 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

35 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

38 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

38 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

39 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

39 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

40 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya