TEMPO.CO, Depok - Ekonom Rizal Ramli menganggap Partai Keadilan Sejahtera tak memiliki kebijakan ekonomi yang jelas. Garis ekonomi partai tersebut dianggap mendukung ekonomi neo liberal.

"Bahkan, mendukung ekonomi neo liberalisme yang menjadi pintu masuk neo imperialisme," kata Rizal dalam paparannya di dialog leader talk Rapat Kerja Nasional PKS 2017 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Maret 2017.

Menurut Rizal, kesenjangan ekonomi Indonesia antara kaya dan miskin semakin besar. Indonesia dianggap memiliki ketergantungan hutang yang semakin besar dengan luar negeri.

Rizal menganggap penguasaan ekonomi Indonesia telah dikuasai asing. Masalah ini dinilai memunculkan pemimpin neo liberalisme di negeri ini. "PKS nyaris mendukung kebijakan itu," kata dia.

Ia mengungkapkan tak adanya kebijakan untuk memutus mata rantai neo liberalisme, makin berdampak kepada rakyat.

Rizal mengilustrasikan keadaan Indonesia sekarang sebagai gelas anggur. Bagian atas paling besar diisi oleh pengusaha besar. Totalnya, kata Rizal, ada 200 keluarga yang menguasai Indonesia. Selain itu, sebanyak 180 Badan Usaha Milik Negara mengelola kekayaan itu.

Di bawah semakin kecil dan panjang sebagai pegangan gelas diisi oleh golongan menengah. Ada 40-60 juta usaha kecil dan rumah tangga yang menjadi alas gelas tersebut.

"Sayangnya negara membantunya ecek-ecek bagi pengusaha kecil, tapi tidak dibantu struktural. Nah struktur inilah hasil neo liberalisme," katanya. Ia menyarankan PKS memulai membangun ekonomi yang mewakili golongan bawah.

IMAM HAMDI