Brebes Kekurangan 150.000 Blanko E-KTP, Ini Solusi Sementara

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 8 Maret 2017 17:52 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). ANTARAA/Seno S.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak September 2016 lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Brebes belum menerima satu pun untuk blanko KTP elektronik (E-KTP) dari pusat. Jumlahnya mencapai 150.000 keping.

“Artinya ada sekitar 150 ribu pemohon yang belum menerima E-KTP,” kata Kepala Disdukcapil Brebes, Asmuni, Rabu, 8 Maret 2017. Dia mengungkapkan jumlah tersebut masih akan terus bertambah, mengingat jumlah penduduk yang sudah berusia 17 tahun terus meningkat.

Untuk mengantisipasi kekosongan tersebut, penduduk yang sudah melakukan perekaman E-KTP terpaksa menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil. Surat tersebut sebagai pengganti KTP untuk sementara waktu. “Nanti kalau blangko sudah turun, langsung kami distribusikan ke setiap kecamatan,” kata dia.
Baca : Lelang Blanko E-KTP, Menteri Tjahjo: Kami Berhati-hati dan Terbuka

Asmuni mengungkapkan, kosongnya pasokan blangko E-KTP lantaran gagalnya proses lelang di tingkat pusat. Diduga calon rekanan ketakutan lantaran proyek tersebut sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah dua kali gagal lelang,” kata dia.

Asmuni mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kekosongan bangko ini. Sebab, masalah tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Dia berharap, pusat segera menyelesaikan proses lelang. Menurutnya, yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, agar ketika bangko dari pusat turun, proses pendistribusiannya bisa berjalan dengan lancar.
Simak juga : Ada Kasus E-KTP, Tjahjo: Proses Perekaman Data E-KTP Jalan Terus

"Biasanya turunnya tidak langsung misalnya 150 ribu, tapi bertahap. Nah itu yang harus diantisipasi," kata Asmuni.

Asmuni menyatakan, setiap harinya ada sekitar 200-300 pemohon E-KTP yang datang ke Disdukcapil. Pantauan Tempo di Kantor Disdukcapil Brebes, sejumlah warga mengantre untuk membuat E-KTP. Warga yang tidak mengetahui blangko E-KTP kosong pun kecewa lantaran hanya mendapatkan surat keterangan.

Salah seorang warga yang ikut mengantre, Abdul Kholik, 43 tahun, mengaku sudah dua hari menunggu proses pembuatan KTP. Tapi dia hanya mendapatkan surat keterangan pengganti E-KTP. “Saya buat untuk anak saya. Tapi ya itu, blangko katanya masih kosong,” ujar warga Pasarbatang, Brebes itu. Dia berharap, pemerintah segera mengatasi kekosongan bangko ini.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

52 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya