Kasus Kartel Cabai di Jawa, Mabes Polri Tetapkan 3 Tersangka

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 8 Maret 2017 17:15 WIB

Harga Cabai Masih Tinggi , KPPU dan Pemkot Sidak Pasar Tradisional. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian menetapkan tiga orang tersangka yang terlibat dalam dugaan kartel di Jawa. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan ketiganya adalah penyuplai cabai untuk industri.

"Mereka adalah supplier untuk pasar yang ada di Jakarta dan industri yang ada di Jawa," kata Agung saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017. Mereka diduga menyuplai sebanyak 90 persen produksi cabai ke industri dan 10 persen ke pasar.

Meskipun begitu, Agung mengatakan pihaknya tidak menahan ketiga tersangka tersebut. Hingga kini, kata Agung, kepolisian sudah memeriksa 40 saksi yang meliputi petani dari beberapa daerah di Jawa, pedagang, kepala dinas, kepala pasar, dan saksi dari Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.
Baca : Kasus Kartel Cabai, Ini Modus Para Tersangka

Agung mengatakan pihaknya terus mendalami penyidikan dan membuka peluang bertambahnya tersangka. "Kami masih kumpulkan bukti-buktinya dulu. Terbuka kemungkinan tersangka bertambah," ujar dia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk menyelidiki dugaan praktik kartel cabai di Indonesia. Praktek ini terendus sejak lama dengan modus yang dilakukan para tersangka adalah bersepakat menetapkan harga di antara mereka dan mengajukan penawaran ke industri yang membutuhkan cabai sebagai bahan baku.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul menambahkan pihaknya masih mendalami praktek monopoli dagang ini. Pemeriksaan juga akan dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Satu orang tersangka akan diperiksa besok," kata Martinus.
Simak : KPPU Balikpapan Endus Permainan Harga Cabai oleh Kartel

Menurut dia, kepolisian ingin mendapatkan hasil yang signifikan dengan harga cabai yang sudah menurun. "Ini yang kita harapkan agar bisa mencapai harga yang normal dan pertani dan konsumen mendapatkan harga yang layak," ujar Martinus.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

17 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya