TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Penny K. Lukito mengatakan Badan POM akan segera memperkuat lembaganya dengan membentuk instansi vertikal di seluruh kabupaten/kota. Hal ini akan menambah jumlah Balai BPOM yang tadinya hanya berada di tingkat provinsi. “Harapanya agar kami lebih dekat dengan masyarakat,” kata Penny dalam keterangan persnya Selasa 7 Maret 2017.

Menurtu Penny, dalam membangun balai di seluruh Indoneia itu, BPOM akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Menurut Penny, kontribusi pemerintah daerah bisa dalam bentuk lahan, bangunan, atau sumber daya manusia. Ia berharap, dengan semakin dekatnya BPOM di masyarakat, maka semakin baik pula pengawasan yang dapat diberikan. “Ini bentuk penguatan BPOM di daerah. Selama ini kan kami jauh ada di provinsi,” katanya.

Ia mengatakan saat ini semakin banyak masalah terkait pelanggaran produk obat di lapangan. Ia mengatakan ada produk pangan tradisional, kemasan, atau pun bahan segar berpotensi berbahaya bagi masyarakat. BPOM mendapat laporan ada obat tradisional yang tercampur kimia. Ada pula penyelundupan barang yang melanggar peraturan sehingga nutrisinya tidak bisa terdeteksi oleh BPOM. Penny bercerita, BPOM pernah menemukan makanan pendamping ASI yang ternyata diselundupkan ke Indonesia. Tanpa ditinjau BPOM, ada kekhwatiran produk itu tidak higienis, atau dipertanyakan kandungan makannya. “Jangan jangan bukannya memberi nutrisi, malah memberi penyakit,” katanya.

Ada pula kekhawatiran penggunaan obat di masyarakat. Penny mengatakan beberapa kali ada produk obat keras yang dijual bebas ke masyarakat. Padahal obat keras seharusnya dapat diakses menggunakan resep dokter. Penny khawatir bila obat keras itu disalah gunakan fungsinya, yaitu sebagai pengganti narkoba bagi orang yang sudah teradiksi. “Mereka gunakan obat untuk Fly sebagai pengganti narkotika. Hal ini perlu diwaspadai,” kata Penny yang menargetkan pembangunan Balai BPOM di seluruh daerah pada tahun ini.

MITRA TARIGAN