Dirundung Isu Penyelundupan, FPU Indonesia Klaim Terbaik  

Reporter

Minggu, 5 Maret 2017 17:29 WIB

Kontingen Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 9 yang akan berangkat ke Darfur, Sudan, Afrika pada Jumat, 20 Januari 2017. Anggota misi perdamaian ini terdiri dari 100 personel pasukan taktis dan 40 personel pendukung. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia Inspektur Jenderal H. Saiful Maltha mengatakan Formed Police Unit (FPU) 8, nama tim kepolisian Indonesia yang bertugas menjaga perdamaian selama setahun di Sudan, Afrika Utara, sebagai yang terbaik. "So far FPU kita terbaik," katanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad, 5 Maret 2017.

Oleh karena itu, 140 personel FPU 8 akan mendapat penghargaan Santi Darma. Penghargaan akan diberikan meski FPU 8 dirundung isu penyelundupan senjata.

Baca:
Pasukan Perdamaian dari Indonesia Ditahan di Sudan
Pesan Gatot untuk Pasukan Perdamaian: Hindari Tindak...
Kapuspen TNI: Tidak Benar Pasukan Unamid...

Penjaga perdamaian FPU 8 seharusnya kembali ke Indonesia pada Januari lalu setelah digantikan oleh FPU 9. Namun kepulangan mereka tertunda karena diduga menyelundupkan senjata. Di dekat barang-barang mereka ditemukan senjata tak bertuan. Beberapa personel diperiksa dalam kasus ini. Polri dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas telah menyatakan FPU tidak bersalah.

"Sudah clear, semua enggak ada masalah. Kalau ada masalah kami enggak bisa pulang." Saiful mengatakan kejadian ini menjadi pelajaran bagi FPU dan Indonesia.

Baca juga:
Gus Mus: Hoax dan Fitnah Harus Dilawan
Bahas Kebebasan Pers, Arab Kaget dengan Kondisi Indonesia

Saat ditanya apakah ada diskriminasi terhadap FPU 8, Saiful menjawab hal itu wajar. "Misalnya tas saya ada yang masukin barang, kan saya dicurigai. Tapi saat saya klarifikasi, its ok."

FPU bertugas mengendalikan ketertiban umum dan perlindungan terhadap personel, fasilitas Persatuan Bangsa-Bangsa, serta mendukung operasi kepolisian yang membutuhkan bantuan FPU, termasuk melindungi warga sipil. FPU juga aktif dalam kegiatan community policing terhadap para internally displaced persons (IDPs) atau pengungsi korban konflik di Darfur, Sudan.

Polri berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia sejak 1989 dengan mengirimkan 50 personel civilian police ke misi perdamaian PBB, Untag ke Namibia yang ketika itu baru merdeka. Sejak saat itu, Polri selalu aktif dalam misi PBB dengan mengirim anggota ke Kamboja, Mozambik, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Afganistan, Haiti, Sudan, Somalia, dan Sudan Selatan.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

5 jam lalu

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

Anak panglima militer dan pemimpin de facto Sudan meninggal di rumah sakit setelah kecelakaan lalu lintas di Turki.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

13 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya