Raja Arab Datang, Fadli Zon: Indonesia Penting bagi Arab  

Reporter

Selasa, 28 Februari 2017 12:26 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengklarifikasi beredarnya salinan surat permohonan fasilitas ke KJRI New York di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Ia mengaku tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan kunjungan kenegaraan Raja Salman Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi merupakan momentum penting. Dia berharap pemerintah mengoptimalkan peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Fadli mengatakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam 47 tahun terakhir ini membawa misi diplomasi ekonomi yang sangat positif bagi Indonesia. "Kita tahu bahwa sejak 2016 Arab Saudi giat melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor migas. Salah satunya dengan aktif melakukan kerja sama investasi," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017.

Baca juga:
Raja Arab Bakal Teken Kerja Sama Penanganan Radikalisme
2 Alasan Kunjungan Raja Arab Penting bagi Indonesia


Ia mengatakan kawasan Asia menjadi tujuan investasi yang menarik seiring dengan perkembangan yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Dalam konteks tersebut, Fadli juga melihat Indonesia memiliki posisi khusus di mata Arab Saudi.

Selain karena berada di kawasan Asia, kata Fadli, Indonesia merupakan negara muslim anggota G20 bersama Arab Saudi dan Turki. Kondisi ini yang membuat Indonesia makin strategis bagi investasi Arab Saudi.

Fadli sangat berharap momentum kunjungan Raja Salman ini benar-benar dioptimalkan pemerintah Indonesia untuk memerinci semua agenda kerja sama ekonomi yang akan dijalin.

"Kedua negara juga sudah melakukan perbincangan intensif sejak 2015 tentang rencana mega-investasi Arab Saudi di Indonesia. Baik itu di bidang energi, perumahan murah, maupun pariwisata. Pertemuan kedua negara nanti harus lebih fokus pada hal-hal konkret," tuturnya.

Meski akan fokus pada isu ekonomi, dia melanjutkan, momen ini penting untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, serta perlindungan TKI di Arab Saudi.

ANTARA


Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

8 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya